BERITABUANA.CO, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan menepati ancamannya untuk memecat ribuan pegawai federal di tengah krisis penutupan pemerintah yang telah memasuki hari ke-10. Langkah besar ini, yang disebut Gedung Putih sebagai “restrukturisasi efisiensi,” menandai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pertama dalam sejarah modern selama periode penutupan pemerintahan federal.
Trump mengonfirmasi rencana tersebut dalam konferensi pers di Gedung Oval pada Jumat kemarin (10/10/2025), menyebut pemangkasan akan dilakukan di berbagai departemen utama, termasuk Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), Keamanan Dalam Negeri (DHS), Keuangan, dan Perdagangan.
“Jumlahnya akan banyak, dan kami akan mengumumkan rinciannya dalam beberapa hari ke depan. Tapi memang akan banyak orang yang terdampak,” ujar Trump kepada wartawan.
Menurut dokumen pengadilan terbaru, administrasi Trump berencana memangkas sedikitnya 4.100 pegawai federal selama penutupan ini. Presiden menuding banyak di antara mereka bekerja di program “berorientasi Demokrat” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Pemecatan Massal di Tengah Krisis Politik
Langkah tersebut memperdalam kebuntuan politik antara Trump dan Partai Demokrat terkait pendanaan federal serta subsidi layanan kesehatan yang telah memicu penutupan sebagian pemerintahan.
Serikat pekerja federal segera menggugat keputusan itu, meminta pengadilan di San Francisco untuk menghentikan pemecatan massal. Gugatan darurat itu menarget Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) agar menunda penerbitan surat pemecatan hingga sidang pada 16 Oktober mendatang.
Berikut daftar perkiraan jumlah pegawai yang terdampak di beberapa departemen:
- Perdagangan: 315 pegawai
- Pendidikan: 466 pegawai
- Energi: 187 pegawai
- Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS): 1.100–1.200 pegawai
- Perumahan dan Pembangunan Kota: 442 pegawai
- Keamanan Dalam Negeri (DHS): 176 pegawai
- Keuangan: 1.446 pegawai
Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, pertama kali mengumumkan pemotongan ini lewat unggahan singkat di media sosial. Sejumlah kementerian mengonfirmasi bahwa pegawai mereka termasuk yang diberhentikan, termasuk HHS, DHS, dan Departemen Pendidikan.
Di bawah Departemen Keuangan, Internal Revenue Service (IRS) menjadi salah satu yang paling terpukul, dengan sekitar 1.300 pegawai diberhentikan. Seluruh staf di Community Development Financial Institutions Fund juga kehilangan pekerjaan.
Reaksi Politik dan Gugatan
Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) memperingatkan bahwa puluhan pegawai mereka mungkin ikut terdampak dalam gelombang pemecatan berikutnya.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menuding Demokrat sebagai pihak yang memicu krisis ini. “Gedung Putih sudah 10 hari menunggu, berharap cukup banyak senator Demokrat sadar dan membiayai kembali pemerintah,” kata Thune.
Namun kritik datang dari internal Partai Republik sendiri. Senator Susan Collins dari Maine menyebut langkah pemecatan massal ini “sewenang-wenang dan merugikan keluarga di seluruh negeri.”
Sementara itu, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menuduh Trump “secara sengaja menciptakan kekacauan” untuk menekan oposisi. “Tidak ada yang memaksa mereka melakukan ini. Mereka memilih untuk melakukannya,” kata Schumer.
Dampak Lebih Luas dan Motif Politik
Lebih dari dua pertiga pegawai federal sipil tetap bekerja tanpa gaji atau di posisi yang masih didanai. Namun langkah pemecatan ini dianggap memperkuat taktik tekanan politik Trump terhadap Demokrat—serupa dengan strategi Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang didorong oleh Elon Musk awal tahun ini untuk memangkas pegawai federal lewat pensiun dini dan pemecatan terarah.
Sejak awal tahun fiskal, sekitar 150.000 pegawai telah mengundurkan diri secara sukarela. Tetapi kebijakan baru ini menunjukkan bahwa Gedung Putih kini memilih langkah pemutusan langsung, bukan efisiensi bertahap.
Trump juga sempat menghentikan aliran dana sebesar US$18 miliar (Rp299,5 triliun) untuk proyek infrastruktur di New York City dan miliaran dolar lainnya untuk program energi hijau di negara-negara bagian yang menjadi basis pemilih Demokrat.
Langkah ini, menurut analis politik Washington, merupakan upaya Trump memperkuat citra “pemimpin tegas” di hadapan basis pendukung Make America Great Again (MAGA)—meski berisiko memperdalam polarisasi dan memperlemah peluang kompromi di Kongres.
Sementara perundingan bipartisan terus berlanjut di Capitol Hill, Demokrat menegaskan bahwa pembalikan pemecatan dan pemotongan anggaran akan menjadi syarat utama dalam setiap kesepakatan untuk membuka kembali pemerintahan federal. (Red)
