BERITABUANA.CO, JAKARTA — Gerakan Pemuda Madura (GPM) bersama Komunitas Laknat Koruptor (KLK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta kepala negara turun tangan terkait kasus dugaan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang dinilai mandek.
Ketua GPM Syaiful Bahri mengatakan, surat itu dimaksudkan agar Presiden mengetahui langsung persoalan yang disebut melibatkan anggaran ratusan miliar rupiah. Kasus ini sempat mencuat setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap adanya dugaan penyimpangan dana BSPS dalam rapat dengan Komisi V DPR RI pada Juni 2025.
“Surat itu bermaksud pula agar presiden perintahkan Menteri Ara segera buktikan ucapannya,” ujar Syaiful Bahri dalam keterangan tertulis, Minggu (21/9/2025).
Dalam surat terbuka tersebut, GPM dan KLK menyoroti program BSPS di Sumenep yang mencapai 5.490 unit rumah dengan total anggaran Rp109 miliar. Dari setiap bantuan Rp20 juta per rumah, mereka menilai ada dugaan pemotongan hingga Rp5 juta per unit.
Mereka juga menuntut agar Jaksa Agung bersama aparat penegak hukum segera menindaklanjuti temuan dugaan korupsi tersebut. Sebab, meski sejumlah pihak telah dipanggil Kejati Jatim, hingga kini belum ada penetapan tersangka.
GPM dan KLK menilai pernyataan Maruarar Sirait telah berdampak pada terhentinya program BSPS 2025. Kondisi itu, menurut mereka, merugikan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan rumah dan lapangan kerja dari proyek tersebut.
“Kami berharap Presiden Prabowo memastikan nyanyian si Ara itu benar adanya. Jangan sampai hanya menjadi panggung pencitraan,” demikian isi surat yang ditandatangani Ketua GPM Syaiful Bahri dan Ketua KLK Miftahul Arifin.
Berikut isi lengkap surat bersama GPM dan KLK kepada Presiden Prabowo Subianto:
Kepada Yth:
Bapak Presiden H. Prabowo Subianto
Di tempat
Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak Presiden H. Prabowo Subianto sehat selalu dan dalam lindungan Allah Swt dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Selain itu, Gerakan Pemuda Madura (GPM) dan Komunitas Laknat Koruptor (KLK) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui surat terbuka ini bermaksud menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo tentang ramainya isu dugaan korupsi program pemerintah pusat di Sumenep; tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2024.
Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2024 kini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu di Sumenep cukup fantastis. Ada 5.490 unit penerima. Setiap rumah anggarannya Rp20 juta. Total anggaran keseluruhan Rp109 Miliar. Hal itu yang sempat bikin isu hangat satu tahun terakhir. Informasi yang kami ikuti, kasus BSPS ramai di media sampai ada demo ke Kejari Sumenep hingga Kejagung RI di Jakarta. Menuntut dugaan korupsi BSPS diusut tuntas. Kami menilai, kasus ini penting jadi perhatian presiden. Sesuai komitmen Presiden untuk memberantas korupsi.
Yang mulia bapak Presiden
Sumenep ini kabupaten atau kota di Indonesia paling banyak dapat program BSPS 2024. Ternyata kini bermasalah. Bahkan, Menteri PKP Maruarar Sirait saat Raker dengan Komisi V DPR RI Senin 19 Juni 2025 di hadapan peserta rapat menyebut ada temuan dugaan korupsi BSPS di Sumenep sebesar Rp109 Miliar. Sejak menteri Ara mengungkap demikian di forum resmi DPR RI itu, bahwa ada temuan dugaan korupsi ratusan miliar di Sumenep, tak ada tindak lanjut sampai surat ini diluncurkan. Meski ada pemanggilan sejumlah pihak oleh Kejati Jatim, tak kunjung ada tersangka. Padahal, kuat dugaan, dari Rp20 juta setiap rumah, ditengarai ada pemotongan hingga Rp5 juta setiap rumah. Itu sudah di pemberitaan berbagai media.
Tujuan surat ini dikirim kepada Bapak Presiden Prabowo, agar bisa memastikan setiap pembantunya berbicara disertai tindak lanjut. Sumenep oleh Menteri Ara telah dicitrakan demikian. Sumenep terkesan dijadikan panggung pencitraan oleh Ara.
Dengan demikian, kami berharap Presiden Prabowo memastikan “nyanyian” si Ara itu benar adanya. Termasuk Jaksa Agung harus dibuat berani oleh Bapak Presiden membuktikan siapa saja pelaku korupsi BSPS di Sumenep itu. Karena kini ditangani Kejati Jatim.
Selanjutnya, melalui Bapak Presiden Prabowo, Gerakan Pemuda Madura (GPM) dan Komunitas Laknat Koruptor (KLK) Sumenep meminta Menteri PKP Maruarar Sirait klarifikasi terbuka ke publik. Harus membutikan omongannya tentang temuan korupsi BSPS di Sumenep sampai ratusan miliar itu. Bila tidak, Menteri Ara telah merusak citra Sumenep. Bahwa program BSPS di Sumenep dikorupsi semua. Seolah tidak terlaksana. Sebagai warga Sumenep kami sangat dirugikan oleh pernyataan Ara. Kecuali dia bisa membuktikan pernyataannya melalui Aparat Penegak Hukum (APH). Bahwa ada korupsi ratusan miliar itu. Pelakunya dijerat dan diproses hukum.
Dampak dari pernyataan Ara pula, informasi yang kami peroleh, program BSPS Tahun 2025 tak kunjung terlaksana. Padahal sekarang sudah masuk September 2025. Masyarakat Sumenep dan Indonesia pada umumnya, dirugikan. Mestinya rumahnya dibantu dan peluang kerja meluas, kini mandek. Kami sekali lagi menuntut Menteri Ara klarifikasi terbuka atas kondisi ini. Kami dukung dugaan korupsi BSPS dibuktikan. Jangan hanya dibuat panggung isu untuk kepentingan pencitraan Menteri Ara.
Sekedar Bapak Presiden tahu, isu BSPS itu mencuat akhir 2024. Terus berkembang di berbagai media. Isunya hampir sama. Dugaan pemotongan anggaran untuk tiap penerima manfaat. Hal itu berlanjut ke pemanggilan sejumlah pihak oleh Polres Sumenep di awal 2025. Tapi penanganan oleh Polres tidak ada kejelasan. Akhirnya Kejari Sumenep turun gunung. Memanggil pihak terkait program BSPS untuk dimintai keterangan. Untuk bahan proses hukum demi mengungkap korupsi BSPS di Sumenep.
Bapak Presiden kami harapkan peka. Tentang potensi drama terkait kasus BSPS di ujung timur Pulau Madura ini. Sejak awal menteri Ara bertemu dengan Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI, Ara memilih diksi penuh empati pada kepentingan rakyat dan supremasi presiden. Sekurang-kurangnya dua kali langkah akrobat Menteri Ara tergelar di forum DPR komisi V yang memantik kesimpulan BSPS muncul lewat aspirasi jalur tak resmi. Berikutnya di kantor Kementrian PKP dengan drama serupa, politisi senayan dan kepala daerah yang terundang yaitu Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo atau menghadap—tapi dijebak dengan peliputan besar.
Superioritas itu memantik sinyalemen Menteri Ara sekedar memainkan isu BSPS Sumenep untuk panggung pencitraan. Kalau benar dugaan Ara ada korupsi hingga ratusan miliar, dia harus berani mengawal untuk proses dan sikat habis semua pelaku. Nyatanya, biar yang terhormat Bapak Presiden tahu, hingga kini ocehan Menteri Ara itu tak jelas ujung pangkalnya. Terutama, pembuktian siapa saja yang mengembat uang BSPS ratusan miliar itu. Seperti yang telah Ara tebar informasinya. Bahwa ada dugaan korupsi BSPS di Sumenep. Sebagai warga Sumenep, kami tunggu tindak lanjut Bapak Presiden Prabowo. BSPS di Sumenep dikorupsi oleh siapa saja?
Demikian surat terbuka ini untuk Bapak Presiden. Selanjutnya akan dikirim secara resmi dalam waktu dekat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua GPM, Syaiful Bahri, dan Ketua KLK, Miftahul Arifin. Tembusannya ditujukan kepada Ketua DPR RI di Jakarta, Jaksa Agung RI di Jakarta, Ketua KPK di Jakarta, Kapolri di Jakarta, Ketua DPD RI di Jakarta, Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, Komisi Kejaksaan di Jakarta, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV di Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Surabaya, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumenep. ***
