Mardani Ali Sera Kutuk Serangan Israel ke Qatar

by
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera (Foto: Ist)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Israel tak henti-hentinya beraksi menyerang negara yang dianggap menolak aksinya menyerang Palestina. Belum lama ini, Isreal menyerang Qatar. Terkait serangan ini, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI buka suara menyatakan keprihatinan yang mendalam dan prihatin serta mengecam serangan Israel yang menghantam wilayah Qatar. Dalam serangan itu dikabarkan menewaskan 6 korban jiwa. Hal ini menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan di Timur Tengah

Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa tindakan serangan yang terjadi pada 9 September 2025 itu melanggar prinsip dasar hukum internasional dan kedaulatan negara.

“Nyawa enam orang yang terenggut pada serangan ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa konflik bersenjata selalu meninggalkan luka mendalam. Indonesia melalui BKSAP mendesak agar semua pihak menghormati kemanusiaan dan membebaskan jalur diplomasi,” tegas Mardani kepada wartawan di Jakarta Jumat (12/9/2025).

Anggota DPR RI Komisi II F-PKS ini menyebut, setelah serangan ini, dunia internasional ikut mengecam peristiwa tersebut.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Security Council) dengan dukungan Amerika Serikat mengecam aksi tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar.

Berkenaan dengan itu, BKSAP DPR RI juga menyerukan agar komunitas internasional, termasuk ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), segera menanggapi secara kolektif; mengecam agresi, dan mendesak supaya hukum internasional ditegakkan.

Selain itu, BKSAP DPR RI menekankan bahwa hanya dengan dialog, penghormatan terhadap kedaulatan, dan kerja sama internasional nyata, konflik yang berkepanjangan dapat diredakan.

“Indonesia terus berkomitmen pada diplomasi bebas aktif dan akan menggunakan seluruh jalur diplomatik dan parlemen untuk menyuarakan keadilan, mendukung perdamaian, serta memastikan agar rakyat sipil yang hanya menginginkan keamanan dan kehidupan yang layak tidak menjadi korban dari kebijakan militer unilateral,” pungkasnya. (Asim)