BERITABUANA.CO, JAKARTA – Radio Republik Indonesia (RRI) diminta dapat mengoptimalkan peran sebagai media yang mengedepankan literasi, budi pekerti, dan semangat kebangsaan. Sekaligus, menjadi penangkal arus informasi sesat atau hoaks yang kerap menyesatkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini dalam keterangan tertulisnya, dimuat Kamis (11/9/2025).
“Kalau benar-benar serius, RRI bisa menjadi benteng utama bangsa ini dari hoaks dan degradasi moral akibat arus digital yang tak terkendali,” ucap Novita.
“Tapi itu semua butuh dukungan konkret, terutama regulasi yang berpihak,” tambahnya.
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke RRI Bandung, Jawa Barat, Novita juga mengatakan RRI tidak boleh berhenti pada jargon ‘radio publik’. Ia mengingatkan bahwa pentingnya transformasi digital RRI agar tidak sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga hadir sebagai media edukasi dan benteng informasi bagi masyarakat.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengatakan bahwa langkah RRI Bandung yang mulai menggarap konten digital untuk merangkul generasi muda patut diapresiasi.
Namun, dirinya berpandangan transformasi ini harus diperluas agar menyentuh berbagai segmen, termasuk anak-anak usia dini.
“RRI harus bisa menjadi media stimulan yang membacakan dongeng, cerita rakyat dari Jawa Barat, Jawa Timur dan diseluruh nusantara, konten edukasi yang membangun budi pekerti anak,”
Menurut dia, langkah tersebut sama seperti RRI dulu sebagai media yang digunakan oleh Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan ke seluruh nusantara.
“Di tengah gempuran konten digital yang serba instan, RRI harus hadir dengan warna yang menyehatkan,” ujarnya.
Politisi asal Trenggalek itu juga menyoroti pentingnya dukungan politik anggaran. Menurutnya, infrastruktur digital merupakan kebutuhan mutlak agar RRI mampu menjalankan peran strategisnya, baik dalam menangkal hoaks maupun mengedukasi masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar RRI mesti menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah terutama daerah-daerah yang belum terakses oleh RRI.
“Isu politik anggaran di Komisi VII untuk RRI harus benar-benar diperhatikan pada tahun 2026. Jangan sampai RRI diminta bertransformasi, tapi tidak diberi dukungan penuh,” pungkasnya. (Jal)
