BERITABUANA.CO, DEPOK – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Siswanto, mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok perlu menyiapkan anggaran besar untuk memenuhi syarat Universal Health Coverage (UHC). Yakni, minimal 80% penduduk memiliki status aktif dalam program BPJS Kesehatan.
Anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Depok ini menyampaikan, kebutuhan anggaran untuk melanjutkan program UHC hingga 2026 diperkirakan mencapai Rp176 miliar.
“Angka yang signifikan ini akan menjadi fokus pembahasan serius, antara Komisi D dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelas Siswanto dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).
Kolaborasi strategis dan dukungan Provinsi
dalam upaya memastikan keberlanjutan program UHC dan meringankan beban finansial Pemkot, tambahnya, pimpinan DPRD Depok telah mengambil langkah proaktif.
“Kami telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk meminta dukungan anggaran,” lanjutnya.
Langkah ini, tukasnya, menunjukkan komitmen DPRD Depok dalam memastikan seluruh warga, dapat mengakses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau, tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
“Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan program UHC di Depok dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” pungkasnya. (Rki)
