BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp269 triliun dalam RAPBN 2026 tidak akan menghambat pembangunan di daerah. Fikri menyebut pemerintah pusat sudah menyiapkan total dana Rp1.376,9 triliun yang dialokasikan langsung melalui program-program prioritas kementerian dan lembaga agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Memang dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian dan lembaga akan menggelontorkan program yang sasarannya langsung kepada masyarakat di daerah,” ujar Fikri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/8/2025).
Menurut Fikri, sejumlah program sudah disiapkan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun, Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun, serta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp69 triliun.
Di bidang pendidikan dan kesejahteraan, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis, Rp63,6 triliun untuk PIP/KIP Kuliah, serta Rp27,9 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Adapun di sektor infrastruktur, pemerintah menyiapkan Rp24,3 triliun untuk preservasi jalan dan jembatan, Rp48,7 triliun untuk perumahan, serta Rp12 triliun untuk bendungan dan irigasi.
Pemerataan dan Peran Pemda
Fikri menekankan kebijakan ini sekaligus untuk menciptakan pemerataan. Ia mencontohkan biaya pembangunan per kapita di Papua jauh lebih tinggi dibanding di Jawa.
“Setiap orang di Jawa itu sekitar Rp5 juta, sedangkan di Papua bisa sampai Rp12 juta,” kata Legislator PKS dari Dapil Jawa Tengah IX itu.
Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk mengelola fiskal secara bijak dengan mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
“Silakan Pemda menaikkan PAD dari laba BUMD atau sumber sah lainnya, bukan dari pungutan pajak dan retribusi yang membebani masyarakat,” pungkasnya. (Ery)
