Irman Gusman: Pemda Harus Kreatif Hadapi Penurunan Dana Transfer Pusat

by
Anggota DPD RI dari Sumbar, Irman Gusman. (Foto: Istimewa)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Senator Sumatera Barat (Sumbar), Irman Gusman menilai, penurunan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah atau Pemda untuk lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jangan sampai pengurangan anggaran pusat justru ditutup dengan cara instan seperti menaikkan pajak dan retribusi yang bisa membebani masyarakat kecil,” kata Irman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/8/2025).

Dalam RAPBN 2026, pemerintah hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk TKD, turun 24,7 persen dibanding proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Angka itu menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

“Pengurangan transfer pusat memang memberatkan pemda, tapi justru di sinilah tantangan bagi daerah untuk menggali potensi fiskal secara kreatif dan inovatif,” ujar anggota Komite I DPD RI itu lagi.

Menurut Irman, optimalisasi BUMD, pemanfaatan aset daerah, perluasan kerja sama investasi, hingga pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif dapat menjadi sumber penerimaan baru tanpa harus membebani rakyat.

“Kuncinya tidak harus selalu menaikkan pajak. Kalau pun ada penyesuaian, misalnya pada tarif PBB, harus melalui musyawarah dengan seluruh pemangku kepentingan. Jangan sampai rakyat terbebani karena itu harus menimbang kemampuan masyarakat itu sendiri,” kata Dewan Pakar Majelis Ekonomi bidang UMKM PP Muhammadiyah itu.

Irman juga menyinggung kasus kenaikan PBB-P2 di beberapa daerah seperti Pati, Cirebon, dan Bone yang memicu protes warga karena dianggap memberatkan. “Kasus ini memberi pelajaran penting bahwa kebijakan pajak tanpa komunikasi publik yang baik bisa menimbulkan gejolak sosial. Itu yang harus dihindari,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua DPD RI dua periode itu, mengingatkan pemerintah pusat agar tetap menjaga keadilan fiskal. Ia menanggapi penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut meski alokasi TKD turun, belanja pemerintah pusat untuk daerah justru meningkat cukup signifikan. (Ery)