BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mendukung langkah Presiden Prabowo yang bakal menindak para pelaku tambang ilegal dan pihak yang membekingi.
Tentu itu sangat baik, kata Sultan, dan Presiden itu mention bukan baru pertama kali. Di kesempatan-kesempatan sebelumnya, beliau sangat concern terhadap bagaimana upaya memastikan sumber daya alam dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau juga harus dijauhi.
DPD RI, lanjut Sultan, memiliki perangkat untuk melakukan pengawasan. Dia mengatakan pihaknya akan mengawasi praktik-praktik pelanggaran seperti yang menjadi atensi Prabowo.
“Tentu kita melalui perangkat yang ada kita punya fungsi pengawasan, kita punya fungsi legislasi. Kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden, semua sesuai sesuai aturan aja dan undang-undang dan sesuai dengan regulasi,” ujar senator Bengkuluteru, Jumat (15/8/2025)
Prabowo sebelumnya menegaskan bakal menindak pelanggar tambang. Prabowo tak akan melindungi siapa pun, termasuk anggota koalisi dan partainya sendiri, jika ada yang terlibat.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan minimal Rp 300 triliun,” ucap Prabowo.
Prabowo Konsisten
Sementara eks Ketua DPD RI, AA. LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang memuji semua presiden pendahulu dan memuji para pendiri bangsa yang telah merumuskan model demokrasi dan ekonomi Indonesia, yang bagus, dan diapresiasinya.
Dikatakan LaNyalla, sikap tersebut adalah sikap negarawan yang memang harus dilakukan oleh pemimpin. Sikap tersebut menurut Ketua DPD RI ke-5 itu adalah tauladan yang harus dicontoh oleh generasi muda dan rakyat Indonesia. Karena Indonesia sejatinya dihuni oleh bangsa yang santun dan beretika.
“Budaya mikul duwur mendem jero itu adalah hakikat bangsa ini. Karena seperti disampaikan Presiden, demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, dan presiden konsisten dengan prinsipnya,” tandas LaNyalla, Jumat (15/8/2025).
LaNyalla juga setuju dengan pidato presiden yang mengajak kita semua untuk konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan Generasi 45 lainnya, yaitu rancang bangun atau blueprint bagaimana negara ini harus dijalankan, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Presiden juga mengatakan kalau kita merasa salah jalan, kita harus berani koreksi. Ini sejalan dengan perjuangan untuk mengembalikan sistem bernegara Indonesia sesuai rumusan pendiri bangsa, yang dituangkan di UUD 1945 yang diundangkan 18 Agustus 1945. Semoga saja kita menemukan momentum kesadaran kolektif untuk kita kembali, dan meninggalkan demokrasi liberal,” imbuhnya.
Seperti diketahui dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa ada kecenderungan kaum elit Indonesia sekarang memandang pemikiran-pemikiran Bung Karno, pemikiran-pemikiran Bung Hatta, pemikiran-pemikiran Generasi 45 tidak lagi relevan, sudah kuno, sudah lawas untuk tantangan abad ke-21. Pemikiran seperti itu adalah keliru.
Masih kata Prabowo, generasi 45 adalah generasi yang mengalami penjajahan. Mereka mengalami imperialisme. Mereka menyaksikan kekayaan kita diangkut ke luar negeri selama ratusan tahun. Karena itu rancang bangun yang mereka buat, dokumen yang tidak terlalu panjang, sangat eksplisit menjelaskan bagaimana kita harus laksanakan ekonomi kita dan demokrasi kita. Saya berkeyakinan, apabila kita jalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, kita akan jadi negara yang kuat. (Kds)
