BERITABUANA.CO, JAKARTA – Aksi demonstrasi ribuan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya, buntut dari polemik kenaikan PBB, terus mendapat perhatian di ruang publik.
Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah Abdul Kholik, misalnya. Ia mengingatkan agar kepala daerah lain untuk tidak menaikan pajak yang dapat memberatkan masyarakat. Meskipun, sambung dia, kondisi fiskal tidak memadai.
Menurutnya, setiap kebijakan harus melalui dialog dengan masyarakat untuk bisa menemukan kesepakatan yang bisa diterima oleh masyarakat.
“Misalnya, kenaikan pajak dilakukan secara proporsional untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat,” kata Kholik, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (13/8/2025).
Di sisi lain, dia menilai aspirasi masyarakat Pati yang meminta Bupati Pati untuk mundur, harus tetap merujuk dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dirinya, lebih mendorong agar pemerintah dan masyarakat Pati bersama-sama mendorong kemajuan daerahnya.
Pasalnya, dia mengatakan bahwa pemerintah daerah Pati saat ini tengah dipantau oleh Gubernur, Kementerian Dalam Negeri, hingga mendapat sorotan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kita tunggu dari Pak Gubernur, kan nanti Pak Gubernur juga akan memberikan semacam pemantauan sebagai atasan atau wakil pemerintah pusat di daerah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada Rabu siang, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya, buntut dari polemik kenaikan PBB.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati, depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati. (Jal)
