BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq menegaskan bahwa demokrasi Indonesia hanya akan kokoh jika berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
Hal ini disampaikan Maman dalam sebuah diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertajuk ‘Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif dalam Demokrasi Pancasila’, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (13/8/2025).
Maman menekankan pentingnya mengembalikan ruh musyawarah dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban warga negara. Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, Maman mengingatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.
“Demokrasi memang bukan sistem terbaik, tetapi untuk saat ini adalah cara paling tepat dalam mengelola pembagian kekuasaan,” kata Maman.
Legislator ini pun menyoroti risiko demokrasi yang tidak berlandaskan nilai luhur, dengan mencontohkan kasus di mana demokrasi justru melahirkan tirani.
Karena itu, Maman menilai bahwa nilai-nilai Pancasila mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, hingga Keadilan Sosial harus menjadi acuan dalam praktik demokrasi.
Dalam pandangannya, Indonesia memiliki kekuatan perekat sosial yang unik, termasuk tradisi gotong royong dan kebersamaan lintas perbedaan politik. Maman juga memuji upaya Presiden Prabowo Subianto yang menghidupkan kembali semangat musyawarah mufakat sebagai puncak demokrasi.
Sementara itu, terkait tantangan demokrasi, ia menekankan pentingnya pendidikan politik berkelanjutan, kaderisasi partai yang sehat, transparansi pendanaan politik, penguatan kebebasan sipil, serta literasi digital untuk menangkal hoaks.
Ia mencontohkan kasus berita bohong yang mudah dipercaya masyarakat sebagai ancaman serius bagi kualitas demokrasi.
Badan Pengkajian MPR, kata Maman, terus melakukan diskusi dan sosialisasi nilai konstitusi di berbagai kampus dan melibatkan guru besar.
“Tanggung jawab demokrasi bukan hanya di MPR, tapi di semua komponen bangsa, termasuk perguruan tinggi dan media sebagai pilar keempat demokrasi,” pungkasnya. (Jal)
