APBN 2025 Dioptimalkan untuk Prioritas Pembangunan, Dijaga Tetap Sehat dan Kredibel

by
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN tahun 2025. (Foto: Ist)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengatakan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan.

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN tahun 2025, Menkeu menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mengoptimalkan kinerja fiskal guna mendukung agenda prioritas pembangunan nasional.

“APBN 2025 sangat menantang. Untuk itu, APBN terus dioptimalkan agar tetap mendukung pembangunan nasional, dengan tetap dijaga agar sehat dan kredibel,” kata Sri Mulyani saat membacakan kesimpulan pemaparannya, di ruang rapat Banggar DPR RI, Senayan, Selasa (1/7/2025).

Ia juga menekankan, di tengah kondisi global yang penuh gejolak dan ketidakpastian, peran APBN menjadi sangat strategis sebagai shock absorber. APBN, sambungnya, tidak hanya bertugas menjaga stabilitas perekonomian nasional, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan, mempertahankan daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“APBN secara konsisten mendukung agenda prioritas pembangunan, seperti MBG, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, hingga program koperasi desa merah putih, agar dapat berjalan optimal,” jelasnya.

Dalam paparannya, Menkeu juga menjelaskan bahwa pemerintah tetap menjaga kesehatan fiskal melalui defisit anggaran sebesar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini bersifat countercyclical, sebagai bentuk stimulus menopang target pembangunan serta menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, dirinya menyoroti pentingnya sinergi antara belanja pemerintah pusat dan daerah. Upaya harmonisasi dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran harus terus dilakukan untuk memastikan efektivitas belanja.

“Dengan tata kelola fiskal yang akuntabel dan sinergis, APBN akan terus menjadi instrumen utama dalam mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Kds)