BERITABUANA.CO, BANJARBARU — Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi, mendesak kejelasan dari Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin, terkait vonis bebas terhadap terdakwa kasus narkotika, Amsyah Yadhi alias Yadi, yang sebelumnya ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 30 kilogram. Kepada pihak pengadilan tinggi Banjarmasin, ia menyampaikan kekhawatiran publik dan tokoh masyarakat mengenai putusan yang dinilai janggal.
Dalam kunjungannya ke kantor Pengadilan Tinggi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (24/4/2025), pria yang akrab disapa Habib Aboe ini diterima oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Erwin Djong, bersama jajaran pejabat pengadilan lainnya.
‘Banyak masyarakat bertanya ke saya, terutama soal Yadhi, pembawa 30 kg sabu yang akhirnya divonis bebas. Ceritanya bagaimana? Saya bukan ingin mencampuri urusan pengadilan, tapi ketika masyarakat bertanya, saya juga harus bisa memberikan penjelasan,” kata Aboe.
Kasus Yadhi menjadi perhatian nasional karena jumlah narkotika yang dibawa tergolong besar dan lazimnya dikenai hukuman berat, bahkan hingga hukuman mati. Keputusan vonis bebas tersebut memicu spekulasi publik terkait integritas penegakan hukum, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.
Soroti Mutasi Hakim di MA
Dalam forum tersebut, Habib Aboe juga membahas mutasi besar-besaran yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini terhadap 199 hakim di seluruh Indonesia. Ia mempertanyakan apakah ada hakim di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) yang ikut dimutasi dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas pelayanan pengadilan di daerah.
“Mutasi sebanyak ini pasti membawa dampak. Apakah di Kalimantan Selatan ada yang terdampak? Apakah ini mengganggu layanan kepada masyarakat? Hal-hal ini harus kita pantau,” ujarnya.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Mutasi besar dalam waktu singkat sering kali berpengaruh pada stabilitas institusi peradilan di daerah, terutama jika menyangkut rotasi hakim senior yang tengah menangani kasus besar.
Efek Psikologis Operasi Kejagung
Tak berhenti di situ, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu juga menyoroti operasi pemberantasan korupsi yang baru saja dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Operasi tersebut berhasil mengungkap dugaan praktik suap dalam pengondisian perkara ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), yang melibatkan penyitaan empat unit mobil mewah.
“Apakah operasi di Jakarta itu memberi tekanan psikologis kepada hakim-hakim di daerah? Apakah ada efek tertentu terhadap cara mereka menangani perkara?” tanyanya di hadapan jajaran Pengadilan Tinggi.
Pertanyaan itu menggambarkan kecemasan akan efek domino dari operasi besar terhadap integritas hakim secara nasional. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, menurut Habib Aboe, tidak boleh luntur karena krisis kepercayaan bisa berdampak luas terhadap keadilan hukum di Indonesia.
Komitmen Pengawasan dari DPR RI
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I, Habib Aboe menegaskan bahwa kunjungannya bukan hanya bagian dari agenda politik, melainkan bentuk pengawasan aktif terhadap mitra kerja Komisi III DPR RI. Ia mengaku rutin turun ke daerah untuk mendengar langsung permasalahan dan dinamika penegakan hukum di lapangan.
“Selama di dapil, saya manfaatkan waktu untuk menyerap aspirasi dan menyampaikan catatan kepada instansi terkait. Ini bukan hanya soal Yadhi atau mutasi hakim, tapi menyangkut keseluruhan sistem hukum kita,” tegasnya.
Pengadilan Tinggi Banjarmasin belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan klarifikasi tersebut. Namun, menurut sumber internal, kasus Amsyah Yadhi memang menjadi perhatian khusus di lingkungan peradilan.
Kunjungan ini sekaligus mengingatkan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus besar dan perlunya akuntabilitas lembaga peradilan di hadapan publik. Di tengah sorotan terhadap institusi hukum, DPR RI melalui Komisi III kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan. ***
