BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta aparat penegak hukum bersama Pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik kemanusiaan di Tanah Papua agar Hak Asasi Manusia (HAM) warga di sana dapat terpenuhi.
Hal itu berkaitan dengan aksi kejahatan yang terus menerus dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjatan (KKB) terhadap warga sipil. Bahkan belum lama ini, KKB menyerang pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, dan menewaskan 12 orang.
“Kejahatan yang dilakukan KKB tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi. Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka,” kata Andreas, dalam keterangan persnya, Rabu, (16/4/2025).
Menurut Andreas, tragedi di Yahukimo belakangan ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera hadir dalam melindungi hak asasi manusia di tanah Papua. Terlebih sebelumnya, KKB juga menembak 6 guru dan tenaga kesehatan hingga tewas.
“Peristiwa memilukan ini tentu kembali menggugah kesadaran kita bersama bahwa perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama, di manapun dan kepada siapapun, termasuk di Papua yang adalah bagian dari NKRI,” tegasnya.
Lebih lanjut, kata Andreas, kekerasan yang merenggut nyawa masyarakat sipil di Papua tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pasalnya, para korban dalam peristiwa ini adalah masyarakat sipil yang tengah berjuang mencari penghidupan. Oleh karenaitu, Andreas meminta agar aparat keamanan dan pemerintah bisa segera mengakhiri kekerasan di Bumi Cenderawasih.
“Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini merupakan ujian bagi negara dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi setiap warga tanpa kecuali, termasuk di wilayah yang penuh tantangan seperti Papua,” katanya menambahkan.
Kendati demikian, Andreas tetap mengapresiasi pemerintah dan aparat keamanan yang telah menunjukkan langkah cepat dalam proses identifikasi serta evakuasi korban.
“Tentunya berbagai upaya yang dilakukan aparat keamanan dan Pemerintah patut diapresiasi. Namun, tragedi ini harus menjadi refleksi bersama bahwa perlindungan HAM di Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif,” jelas Andreas.
“Sinergi antara penguatan keamanan, pendekatan dialog, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perlindungan hak sipil juga harus dilakukan secara menyeluruh,” pungkasnya. (jim)
