BERITABUANA.CO, KUPANG – Wali Kota Kupang, Christian Widodo dan Wakil Wali Kota, Serena Cosgrova Francis dukung aksi kolektif Hari Perempuan Internasional, bentuk komitmennya memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas di Kota Kupang.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) bekerja sama dengan RRI Kupang di Arena Car Free Day, Sabtu (8/3/2025).
Dalam pemaparannya, Wali Kota, Christian Widodo menekankan pentingnya memastikan, hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan baik.
“Jika bicara tentang perempuan dan disabilitas, jangan lupa tentang anak sebagai bagian yang tak terpisahkan,” tegas Christian Widodo.
Dirinya bersama Wawali, ingin mewujudkan Kota Kupang menjadi rumah bersama yang aman, modern, berbudaya, tangguh, dan sejahtera bagi semua.
“Sebagai langkah awal, di hari-hari pertama bekerja, kami sudah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak untuk dibahas bersama DPRD Kota Kupang,” aku Christian Widodo.
Christian Widodo juga menyoroti tiga fokus utama dalam mendukung perempuan, yakni hak-hak perempuan, kesetaraan gender dan pemberdayaan.
“Regulasi sudah ada, tetapi yang penting adalah implementasinya. Karena visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis menambahkan, bahwa pendidikan dan akses terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, menjadi perhatian utama pemerintah.
“Sekolah bagi anak-anak disabilitas harus inklusif, mereka berhak mendapatkan pendidikan di sekolah umum dengan fasilitas yang memadai,” kata Serena Francis.
Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti toilet yang disesuaikan, jalur khusus bagi pengguna kursi roda dan akses ke dunia kerja.
“Kami sudah berdiskusi dengan Kementerian UMKM, untuk merancang program pelatihan dan bantuan bagi perempuan, serta penyandang disabilitas agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn). Johanis Asadoma, menekankan bahwa perjuangan kesetaraan gender bukan hanya isu lokal, tetapi menjadi perhatian global.
“Di dunia internasional, hak-hak perempuan terus diperjuangkan. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi semakin banyaknya perempuan yang tampil sebagai pemimpin di NTT, seperti Wakil Wali Kota Kupang, Wakil Bupati Kupang, dan beberapa pemimpin perempuan lainnya di wilayah NTT.
Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni mengakui sebagai Lembaga legislatif DPRD Provinsi NTT, telah membuat regulasi yang menjamin pemenuhan hak kaum perempuan dan disabilitas, yakni Perda No. 5 tahun 2022 dan Perda No. 6 tahun 2022.
“Sayangnya regulasi tersebut masih minim implementasi. Sehingga saya berharap ke depan pemda seluruh NTT, bisa membuat regulasi semacam ini sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” harap Emi Nomleb
Ketua Garamin NTT, Yafas Aguson Lay menjelaskan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, merupakan momentum global untuk merayakan pencapaian perempuan dalam berbagai bidang, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kesetaraan Gender, Disabilitas, Sosial Inkusi (GEDSI) dan pemberdayaan perempuan.
“Pada tahun 2025, peringatan Hari Perempuan Internasional mengusung tema global “Accelerate Action” atau “Percepat Aksi”. Tema ini menekankan pentingnya langkah cepat, konkret, dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan yang menghalangi implementasi GEDSI di seluruh dunia,” urainya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama percepat aksi GEDSI dari NTT untuk Indonesia, oleh para narasumber dan peserta yang hadir. (iir)
