BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten.
Sebab, menurutnya, akibat adanya pagar laut di zona tangkap ikan, pelabuhan ikan, hingga zona pariwisata dan pengelolaan energi itu berdampak pada sekitar 21.950 nelayan dan keluarganya.
“Nelayan kita tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Mereka adalah tulang punggung ekonomi pesisir, dan negara wajib memberikan perlindungan nyata bagi mereka,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Riyono kepada wartawan, Senin, (13/1/2025).
Politikus PKS itu memepertanyakan siapa aktor di balik pemasangan pagar laut bambu yang ditaksir menelan biaya miliaran rupiah. Selain itu, kata dia, mengherankan tak ada tindakan dari pihak yang berwenang.
“Saya ingin tahu langsung, siapa yang membuat pagar ini? Mengapa tidak ada tindakan nyata dari pihak terkait?” Kata Riyono.
Tak hanya itu, Riyono juga menyoroti dampak ekologis akibat pemasangan pagar laut.
“Pemagaran ini tidak hanya mengganggu akses nelayan, tetapi juga berpotensi merusak habitat biota laut. Jika nantinya ada reklamasi tanpa izin yang sah, maka kerugian ekologis akan semakin besar,” kata Riyono.
Adapun sebelumnya Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Mukri Fitriana menilai alasan kelompok nelayan mengatasnamakan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) soal pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten, untuk mencegah abrasi hingga tsunami adalah mengada-ada. Menurut Mukri, nelayan murni semestinya lebih memahami bagaimana cara mencegah abrasi tersebut.
Sepengamatan Walhi, buntut pemasangan pagar ini mengakibatkan kerugian bagi nelayan kecil. Sayangnya, dia belum bisa menyebut akumulatif kerugian nelayan yang terdampak itu.
“Karena kan biasanya masyarakat, nelayan kecil terutama ya, itu enggak pernah menghitung juga. Karena mereka yang jangkauannya hanya batas 5 mil. Katanya ini kesulitan pendapatan, karena kalau, boro-boro hasil gitu ya. Buat BBM-nya saja nambah,” terang Mukri. (Jim)
