BERITABUANA.CO, JAKARTA – Juru Bicara DPP Partai Demokrat Irwan (Fecho) menilai pemberlakuan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang diberlakukan terhadap barang dan jasa mewah, merupakan bentuk konsistensi keberpihakan Presiden Prabowo Subianto pada rakyat kecil dan menengah.
Hal itu senada dengan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengapresiasi keputusan Presiden yang hanya memberlakukan kenaikan tarif PPN 12 persen terhadap barang dan jasa mewah. Bahkan, AHY menegaskan Partai Demokrat berkomitmen mengawal pelaksanaan pemberian paket stimulus agar tepat sasaran.
“Hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja adalah bentuk konsistensi keberpihakan Presiden Prabowo pada rakyat kecil dan menengah,” kata Irwan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (1/1/2025).
Irwan mendorong pemerintah dapat mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pasca penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN ini.
“Kami juga mendorong pemerintah pasca kenaikan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah2 tertinggal, terdepan dan terluar (baik) infrastruktur, listrik, air bersih, dan lain-lain,” ucapnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) ini juga menerangkan bahwa keputusan kenaikan PPN menjadi 12 persen diambil tentunya setelah berkoordinasi dengan DPR RI.
Sehingga, dirinya meyakini pasca kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah akan meningkatkan program sosial, baik dalam bentuk pelayanan publik hingga bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat yang sangat membutuhkan saat ini.
“Saya optimis dengan komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat maka stabilitas ekonomi mikro seperti pembangunan program-program lapangan kerja atau padat karya, pelatihan, program untuk UMKM, dll akan ikut meningkat,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, Prabowo memutuskan hanya memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu.
Hal itu ia umumkan usai menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 31 Desember 2024 petang.
“Saya ulangi supaya jelas kenaikan hanya untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi yang sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi golongan masyarakat berada, contoh pesawat jet pribadi. Itu barang mewah yang dipakai orang papan atas, kapal pesiar, yacht, rumah yang sangat mewah yang nilainya,” tegasnya.
Tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp28,6 triliun sebagi stimulus ekonomi. Bentuknya mulai dari bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kg per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya.
Kemudian, ada pula insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan dan bebas pajak penghasilan bagi UMKM beromset kurang dari Rp500 juta per tahun. (Jal)
