BERITABUANA.CO, LOMBOK BARAT – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Fahri Hamzah, dengan tegas mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) dan para pengembang untuk tidak sembarangan mengalihfungsikan lahan sawah menjadi kawasan perumahan.
“Kalau sawah di Lombok Barat habis jadi rumah, bagaimana masa depan kita? Anak cucu kita mau makan apa nanti?” ujar Fahri saat meninjau dua lokasi perumahan di Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dikutip Senin (30/12/2024).F ahri mengunjungi Perumahan Nata Alam Mavila III di Desa Bajur dan Perumahan Melanesia II di Desa Bagik Polak.
Dalam kunjungan tersebut, ia mengkritik keras pola pembangunan yang mengorbankan lahan produktif. Menurutnya, pembangunan perumahan harus dilakukan dengan inovasi tanpa merusak sumber pangan utama.
Fahri memberikan solusi konkret dengan menyarankan pembangunan perumahan di kawasan kumuh. Menurutnya, kawasan kumuh yang disulap menjadi pemukiman modern akan memberikan manfaat ganda: mengatasi kekumuhan sekaligus menyediakan hunian layak.
“Setiap kali saya melihat sawah berubah jadi rumah, hati saya miris. Sawah itu bukan sekadar lahan, tapi harapan hidup kita semua,” katanya lagi.
Teguran Keras untuk Kepala Daerah
Tak hanya menyasar pengembang, Fahri juga menegur kepala daerah yang dianggap mempersulit penataan kawasan. Ia menegaskan pentingnya percepatan perizinan yang mendukung penataan wilayah tanpa mengorbankan lingkungan.
“Kalau ada kepala daerah yang mempersulit, kita akan bikin perhitungan. Kita tidak main-main soal ini!” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut.
Standar Rumah Sederhana yang Sehat
Fahri juga meminta para pengembang untuk memperhatikan kualitas rumah, meskipun berstatus rumah sederhana. Ia menekankan pentingnya sanitasi yang baik, dapur layak, ventilasi udara, dan instalasi listrik yang memadai.
“Rumah sederhana bukan alasan untuk membuat rumah yang tidak sehat. Pengembang harus bertanggung jawab penuh,” tandas Fahri, yang juga dikenal sebagai mantan Wakil Ketua DPR RI.
Penjabat Bupati Lombok Barat, Ilham, menyambut baik arahan Fahri. Ia memastikan bahwa Pemkab Lobar telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).
Lombok Barat tercatat memiliki 12.331 hektare LP2B dan 13.125 hektare KP2B yang tersebar di berbagai wilayah. Ilham menegaskan, lahan tersebut tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
“Kami berkomitmen menjadikan Lombok Barat sebagai lumbung pangan nasional. Perlindungan lahan pertanian adalah prioritas kami,” tegas Ilham.
Pernyataan Fahri Hamzah menjadi pengingat keras bagi semua pihak bahwa pembangunan harus dilakukan dengan tanggung jawab lingkungan dan masa depan bangsa. (Ery)
