BERITABUANA.CO, LOMBOK BARAT – Alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan, kini menjadi perhatian serius. Namun dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan rumah masyarakat tanpa mengorbankan masa depan ketahanan pangan.
Demikian dikemukakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Fahri Hamzah saat mengunjungi salah satu kawasan perumahan baru di Mavilla, Kabupaten Lombok Barat, pada Jumat, (27/12/2024).
Fahri menekankan pentingnya menjaga sawah sebagai aset vital ketahanan pangan nasional. Karena itu, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat, harus diimbangi dengan solusi inovatif dalam pembangunan perumahan.
“Kita ini menghadapi fakta bahwa penduduk Indonesia bertambah. Tahun 1984, penduduk kita sekitar 135 juta. Sekarang sudah hampir 300 juta. Orang memang butuh rumah, tapi jangan jadikan sawah sebagai tempat perumahan. Kalau sawah kita habis, padi mau ditanam di mana?” tegasnya.
Menurut dia, sawah tidak hanya berfungsi sebagai tempat bercocok tanam, tetapi juga memiliki peran penting dalam sistem irigasi yang menjaga kestabilan pengairan. Wamen PKP membandingkan dampaknya dengan tanaman jagung yang kerap menyebabkan erosi di lahan miring, mengakibatkan banjir lumpur di wilayah perkotaan.
“Tanah sawah itu stabil. Kalau kita terus alihfungsikan, bukan hanya ketahanan pangan kita terganggu, tetapi risiko bencana seperti banjir lumpur juga meningkat,” tambahnya.
Wamen PKP Fahri Hamzah menyoroti perlunya inovasi dalam membangun perumahan tanpa mengorbankan lahan produktif. Ia mengusulkan pendekatan yang lebih terencana, seperti pembangunan kota-kota baru yang menggunakan lahan kurang produktif atau memanfaatkan tanah secara vertikal.
“Kita perlu mengajak masyarakat tinggal di kawasan tersusun, seperti kota-kota vertikal. Dengan begitu, kita bisa mengurangi laju alih fungsi sawah, terutama di pinggir kota,” ujar dia
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mendorong pemerintah daerah dan pengembang untuk lebih kreatif dalam merancang kawasan perumahan. Menurut Fahri, inovasi adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang terus meningkat tanpa merusak sumber daya alam.
Selain soal lahan, Wamen PKP juga menyoroti pentingnya kemudahan izin pembangunan. Fahri mencontohkan daerah yang mampu menerbitkan izin hanya dalam 10 jam berkat digitalisasi.
“Izin akan kita permudah, total kita mudahkan. Pemda harus mendorong digitalisasi proses perizinan. Kalau semua dokumen sudah masuk, langsung keluarkan izinnya. Jangan ada lagi tawar-menawar yang memperlambat proses,” tegasnya.
Kendati begitu, Fahri percaya percepatan proses perizinan tidak hanya menguntungkan pengembang, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih efisien dan terarah.
Fahri menutup dengan harapan agar semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pengembang, bekerja sama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan perumahan dan pelestarian lahan produktif.
“Ketahanan pangan dan kebutuhan perumahan sama pentingnya. Kita harus pintar-pintar menyeimbangkannya. Inovasi dan perencanaan yang matang adalah kunci,” pungkas Fahri, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia itu. (Ery)
