BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan akan melakukan pengkajian bersama kepala dinas seluruh Indonesia, terkait sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB), menyusul permintaan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka agar sistem zonasi dikaji ulang. Salah satu yang dilakukan Kemendikdasmen adalah melakukan telaah terhadap masukan-masuka, terkait sistem zonasi tersebut.
“Kemarin kita baru melakukan pengkajian, dengan mengundang para kepala dinas dari seluruh Indonesia. Sekarang tim kami sedang bekerja untuk melakukan telaah terhadap masukan-masukan terkait zonasi itu,” kata Mu’ti kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Selain itu lanjut Mu’ti, pihaknya juga sudah tampilkan beberapa praktik, baik dari Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, tentang zonasi yang sekarang belum putuskan. Meskipun belum mendapatkan hasilnya, ia berharap kajian zonasi dapat diimplementasikan segera, khususnya tahun ajaran baru pada Juli 2025.
“Mudah-mudahan, mungkin pada tahun ajaran yang baru nanti sudah ada keputusan untuk apakah ini kita lanjutkan atau mungkin kita lakukan evaluasi. Kalau misalnya dilanjutkan, apakah kita lanjutkan seperti sekarang, atau ada perubahan dan sebagainya. Nanti akan kita ceritakan lebih lanjut. Itu masih berkaitan dengan penerimaan siswa baru pada tahun ajaran yang masih Juli,” jelasnya.
Sebelumnya, Wapres Gibran mengatakan sistem zonasi sejatinya merupakan program yang baik. Namun, yang menjadi masalah adalah guru yang kurang merata jumlahnya.
“Zonasi ini program yang baik, tetapi silakan nanti selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata,” ungkap Gibran saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang gelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), di Jakarta, pada Senin (11/11/2024) kemarin.
Gibran menambahkan, ada beberapa provinsi yang tidak sesuai komposisi, seperti guru di Jawa atau di luar Jawa. Ia menyebut, hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
“Ada provinsi, tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tetapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” demimian Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Ery)
