BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota DPR RI Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MSc memberikan pandangannya mengenai arah kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, di sektor perikanan. Rokhmin menekankan lima poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan potensi perikanan Indonesia.
“Ada lima point yang perlu diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nekayan,” kata Rokhmin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Pertama, menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, pentingnya pengembangan kapal ikan modern. Jika pemerintah mampu mengembangkan 2.000 kapal ikan modern di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pendapatan sektor perikanan bisa mencapai Rp41,62 Triliun.
“Jika jumlah kapal ikan modern ditingkatkan menjadi 5.000, maka saya yakin pendapatan bisa mencapai Rp104 Triliun,” ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan–IPB University itu.
Kedua, pentingnya revitalisasi pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan harus tidak hanya berfungsi sebagai tempat tambat-labuh kapal ikan.
“Tetapi juga sebagai kawasan industri perikanan terpadu yang menyediakan industri hulu hingga hilir, jasa penunjang, serta memenuhi persyaratan sanitasi, higienis, dan keamanan pangan,” tegasnya lagi.
Ketiga, perlunya pendekatan ekonomi dalam kebijakan perikanan tangkap. Kebijakan perikanan tangkap terukur sebaiknya menggunakan pendekatan ekonomi, bukan pendekatan biologi.
“Hal ini bertujuan untuk memastikan pendapatan nelayan minimal mencapai Rp7,5 Juta per orang per bulan,” ucapnya.
Keempat, beliau menyoroti pentingnya memberantas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) dan destructive fishing. Praktik penangkapan ikan yang merusak harus diberantas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.
Terakhir atau kelima, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya penyediaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan. Banyak nelayan tidak dapat melaut selama 3-4 bulan karena cuaca buruk dan paceklik ikan.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan alternatif penghasilan bagi nelayan selama periode tersebut. Dengan langkah-langkah ini, saya berharap pemerintahan Prabowo – Gibran dapat membawa perubahan positif di sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia,” kata Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) itu.
Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin menguraikan tata historis tentang kondisi dan kinerja subsektor Perikanan Tangkap periode 2014-2023. Menurutnya, selama periode ini, subsektor perikanan tangkap di Indonesia mengalami berbagai tantangan dan perkembangan. (Ery)
