BERITABUANA.CO, KUPANG – Keberhasilan kolaborasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT dengan media saat Pemilu lalu, diharapkan bisa kembali terjalin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Harapan tersebut disampaikan Amrunur Muh. Darwan, Anggota Bawaslu Provinsi NTT Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, pada acara Media Gathering Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji DPRD Provinsi NTT, di Hotel Neo Kupang, Jumat (6/9/2024).
“Sepanjang Pemilu lalu, dalam kerja-kerja kolaborasi dan sinergitas dengan media, kami apresisi dengan baik,” ungkap Amrunur Darwan.
Menurut Amrunur Darwan, kolaborasi sudah berlangsung sepanjang tahapan sejak Juni 2022, dan suksesnya Pemilu 2024 bukan hanya milik penyelenggara Pemilu, tapi justru menjadi milik bersama.
“Secata kelembangaan kami apresiasi, tantangan pemilu tidak ada lagi di ruang-ruang yang ada di bawah, tetapi pertaruhan lebih besar hari ini soal informasi yang beredar di media, baik media sosial, media massa dan platform media-media yang begitu banyak,” kata dia.
Hal ini, jelas Amrunur Darwan, soal kecepatan informasi, kemudahan akses dan pengguna media itu sangat akrab. Sehingga apapun informasi yang disampaikan media, akan cepat didapatkan oleh masyarakat dan pemilih, terutama pemilih pemula.
“Sangat apresiasi pelaksanaan pemilu kemarin sudah berhasil baik, hingga sampai penetapan anggota legislatif berjalan dengan baik,” tegas Amrunur Darwan.
Diakui Amrunur Darwan, tantangan masih berkelanjutan, meskipun pemilu sudah selesai. Akan lanjutkan dengan konstelasi Pilkada, untuk sama-sama ikuti tahapan yang sedang berjalan, seperti pada 22 September 2024 tahapan penetapan pasangan calon, kemudian akan dilanjutkan tanggal 25 September kampanye paslon.
“Tantangan kita akan semakin berat, karena Pilkada ini kontes lokalnya sangat tinggi, pasti akan bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan,” ucap Amrunur Darwan.
Dia berharap, media selalu netral untuk melakukan pemberitaan, berpihak pada kebenaran informasi, berpihak kepada citra media sebagai pilar demokrasi, harus berdiri pada kaki sendiri untuk memberi edukasi kepada masyarakat soal kontestasi pemilihan.
Dosen FISIP Undana, Syukur Muhaymin Adang Djaha dalam materinya terkait peran legislatif dalam membangun kehidupan demokrasi di Provinsi NTT, menjelaskan indeks demokrasi Indonesia tiga tahun terakhir, tertinggi adalah Provinsi Bali dan terendah adalah Papua Barat, sedangkan NTT pada urutan ke 19.
“Hal ini ditentukan tiga variabel utama, yakni kebebasan ada tujuh indikator, kesetaraan sebanyak tujuh indikator dan kapasitas lembaga dan demokrasi ada delapan indikator,” papar Syukur Djaha.
Dikatakan Syukur Djaha, berada diurutan ke 19, kaena di tahun 2021-2022 terjadi peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia yang luar biasa, dari 73 ke 77 persen.
“Tahun 2023 cenderung stagnan, meskipun turun sedikit, tapi dianggap itu masih bagus. Ternyata berdasarkan data tahun 2018, sebenarnya NTT masuk dalam lima provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia, setelah DKI Jakarta dan Bali serta dua lainnya,” tandas Syukur Djaha. (iir)
