BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan para Anggota Legislatif dari PKS harus menjadi nadi Demokrasi di kancah Parlemen. Fraksi PKS di Legislatif, baik pusat maupun daerah harus mengawal check and balances dapat berjalan, konsisten melakukan advokasi dan pembelaaan kepada rakyat.
“Kita sudah memiliki pengalaman, baik saat berada di dalam maupun luar pemerintahan, Fraksi PKS tetap kritis dan konstruktif demi menjaga kepantasan dan fitrah demokrasi,” imbuh Syaikhu saat pembukaan acara Sekolah Kepemimpinan Partai atau SKP. yang diselenggarakan oleh PKS, di Jakarta, Selasa (25/6/2024) kemarin. Acara ini diperuntukkan bagi anggota legislatif DPR RI dan DPRD Provinsi terpilih.
Syaikhu juga menyinggung dalam konsep trias politica, pemisahan dan pembagian kekuasaan menjadi tiga lembaga—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dimaksudkan agar tidak terjadi kekuasaan yang otoriter dan absolut.
“Pembatasan kekuasaan juga merupakan salah satu esensi penting reformasi yang diwujudkan salah satunya melalui pengaturan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945,” tutur Syaikhu.
Kesempatan itu, dia mengkritisi banyak undang-Undang (UU) yang dibuat di DPR RI yang tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa UU, bahkan dibahas secara tergesa-gesa dan minim partisipasi publik yang bermakna, seperti contoh UU yang disebutkan antara lain UU Cipta Kerja, UU IKN, dan UU Kesehatan.
“Selama ini, kita menyaksikan banyak UU yang dibuat di DPR RI tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, dibahas secara tergesa-gesa, bahkan ugal-ugalan, serta minim pelibatan & partisipasi publik yang bermakna. Sebut saja sebagai contoh, UU Cipta Kerja, UU IKN, UU Kesehatan, dan lainnya. Selama ini pula, parlemen terkesan hanya sebagai stempel kekuasaan semata,” paparnya.
Oleh karena itu, Syaikhu menekankan tanggung jawab moral dan konstitusional bagi Parlemen untuk menjalankan proses tahapan, dan fungsi Legislatif dijalankan secara profesional dan bermartabat, baik fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan.
“Fraksi PKS di Parlemen memiliki pengalaman, baik di dalam maupun diluar pemerintahan dengan tetap kritis demi kepentingan rakyat. Fraksi PKS tetap kritis dan konstruktif demi menjaga kepantasan dan fitrah demokrasi,” tutup Syaikhu.
Sekolah Kepemimpinan Partai yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera berlangsung selama 25-27 Juli 2024, dalam pembukaan acara turut hadir Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal PKS Aboebakar Al Habsyi, dan Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman. (Ery)
