BERITABUANA.CO, JAKARTA – Partai Demokrat tidak sependapat dengan pernyataan kader-kader PDI Perjuangan, yang menyebut penambahan jumlah Kementerian/Lembaga sebagai politik akomodasi oleh presiden dan wakil presiden atau wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada awak media di Jakarta, Kamis (16/5/2024) merespon tudingan PDIP tersebut.
Menurut Hero sapaan akrab Herman Khaeron itu, pro dan kontra usulan penambahan jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran mendatang hanyalah perbedaan sudut pandang saja.
“Tergantung kepada cara pandang. Kalau kami di Demokrat justru ini lebih baik karena memberikan ruang pilihan yang lebih luas pada presiden terpilih siapapun bukan untuk jangka 5-10 tahun,” katanya lagi.
Apalagi, lanjut Hero, Undang-Undang (UU) Kementerian saat ini sudah terlalu lama, sementara politik selalu dinamis melihat perkembangan dan situasinya.
“UU Kementerian lembaga ini memang belum ada revisi sejak 2008, padahal kan politik itu dinamis. Apalagi posisi atau portofolio Kementerian/Lembaga negara itu sangat dibutuhkan, mengikuti terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan tentu pada akhirnya menjadi domain presiden terpilih (untuk menambah jumlah Kementerian atau tidak),” sebut dia.
Sedangkan terkait digulirkannya wacana tersebut pada pemerintahan Prabowo-Gibran, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini berpendangan bahwa memang karena sudah waktunya untuk merevisi UU tersebut.
“Ya, karena timingnya pas saja. Kita juga mengevaluasi, kita juga memonitor perjalanan implementasi UU ini,” demikian Herman Khaeron. (Ery)
