BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan bahwa Presiden Jokowi memintanya untuk mengendalikan defisit APBN. Sekaligus meminta juga untuk APBN 2025 harus mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024. Sebab, saat ini pemerintah masih menunggu hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan selanjutnya memulai pembicaraan dengan tim pemerintahan baru.
Dijelaskan Sri Mulyani, rancangan defisit APBN pada 2025 melebar dibandingkan target defisit APBN pada 2024. Artinya, porsi belanja negara akan semakin membengkak, melampaui target pendapatan negara.
Saat sidang kabinet paripurna terkait pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, defisit APBN dirancang sebesar 2,45%-2,8% dari produk domestik bruto (PDB). Lebih tinggi dibandingkan target defisit 2024 sebesar 2,29%.
Atas hal itu, dirinya sebagai Menkeu, selain mempertimbangkan situasi global yang masih penuh ketidakpastian, lebarnya defisit juga mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024.
“Defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP,” ungkap Sri Mulyani seusai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta awal pekan ini, seperti dikutip Sabtu (2/3/2024).
Defisit APBN pada 2023 sebetulnya juga jauh lebih rendah, yakni hanya sebesar 1,65% dari PDB. Dengan semakin lebarnya defisit pada 2025, maka kebutuhan pembiayaan untuk belanja pemerintah yang tak mampu ditutupi dari pendapatan negara membutuhkan pembiayaan yang berasal dari utang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat sidang kabinet paripurna menurut Sri Mulyani mengatakan situasi ketidakpastian global masih sangat tinggi. Ada perang yang belum selesai hingga kejatuhan ekonomi maupun resesi dialami oleh negara-negara maju. Jepang dan Inggris adalah dua di antaranya.
“Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari soal defisitnya sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga,” tegas Sri Mulyani.
“Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya,” ucapnya lagi.
Besaran defisit tersebut akan menjadi patokan bagi Kemenkeu untuk merancang belanja dan penerimaan negara pada 2025. Termasuk program dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sementara ini unggul pada perhitungan KPU.
“Semuanya sudah harus masuk di situ, ga ada yg on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan Kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada,” tutur Sri Mulyani. (Kds)
