BERITABUANA.CO, KALTENG – Keberadaan dokumentasi dan informasi hukum, merupakan syarat penting dalam menjalankan pembinaan hukum di Indonesia.
Demikian ditegaskan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Hendra Ekaputra, pada pembukaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (29/2/2024), di Palangka Raya.
Melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankum) Muhamad Mufid, pihaknya mengingatkan akan pentingnya kegiatan JDIH ini dalam upaya menciptakan pengelolaan maupun pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi di berbagai instansi pemerintah. Sehingga diharapkan mampu menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
“Kegiatan JDIH ini merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Sehingga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.” tegas Mufid yang mewakili Kakanwil Kalteng tersebut.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Best Western Batang Garing, Palangka Raya tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat/operator JDIH dari perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Hukum Setda Kabupaten/ Kota se- Kalimantan Tengah, DPRD Kabupaten/ Kota se- Kalimantan Tengah, dan perwakilan Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah.
Adapun narasumber sebagai pengisi materi paparan dari Badan Hukum Nasional. Masing-masing, Pranata Komputer Ahli Muda, Diden Priya Utama dan Analis Hukum, Faizal Yusuf.
Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada Setda Kota Palangka Raya dengan nominasi Pengelolaan JDIH terbaik se-Kalteng. Sedangkan nominasi perwakilan terbanyak Paralegal Justice Award se-Kalteng diberikan kepada Setda Kabupaten Kotawaringin Barat. Oisa
