BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengatakan pihaknya mendapat laporan masif terkait kejanggalan transaksi di Pemilu kali ini. Kejanggapannya ada kenaikan laporan lebih dari 100 persen.
“Bukan indikasi kasus ya. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, DCT itu kita udah dapat,” tutur Ivan di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).
Menyangkut politik uang melalui e-wallet dan e-money, Ivan mengatakan pihaknya tengah mendalami laporan yang masuk ke PPATK terkait transaksi di Pemilu. Ia juga menelusuri transaksi yang dilakukan peserta atau perorangan.
“Tadi seperti misalnya terkait dengan Pemilu ini kita dapat DCT. Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam. Ini lagi kita dalami,” ungkapnya.
Selain itu, masih menurut Ivan, pihaknya juga menyoroti rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang biasanya cenderung tak berfluktuasi. Padahal, lanjutnya, masa kampanye sudah dimulai dan mestinya ada pemasukkan di RKDK.
“Ya kan kita beberapa kali sampaikan, sepanjang pengalaman kita terkait dengan Pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye, itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya,” tutur Ivan.
Ia khawatir dana yang didapat untuk kampanye justru datang dari sumber yang ilegal. Ia mempertanyakan transaksi janggal di sana.
“Nah ini kan artinya ada ketidak sesuaian bahwa pembiayaan, kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macamnya itu dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal,” imbuhnya. (Ram)
