BERITABUANA.CO, JAKARTA – Upaya Aiman Wijtaksono untuk membongkar praktek keberpihakan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian guna memenangkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 (Dua) peserta Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menuai pro dan kontra. Disatu sisi langkah Aiman banyak mendapat dukungan, karena menjadi kontrol atas adanya praktek penyelenggaraan pemilu yang tidak Luber dan Jurdil.
Disisi lain, pihak yang tidak setuju dengan pernyataan Aiman, justru melaporkannya ke Polda Metro atas ujaran kebencian dan hoax.
Buntut dari pernyataan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Aiman Witjaksana bahwa ada ketidaknetralan aparat dalam Pilpres 2024, ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/11/2/23).
Dalam aksinya, massa menuntut aparat kepolisian bersikap netral dalam Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Pada Pasal 28 ayat (1) dalam UU tersebut menyatakan Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik.
“Oleh karena itu, kami minta polisi menjaga netralitas dalam Pemilu dalam rangka menjaga marwah kepolisian,” ujar Andre, koordinator aksi saat berorasi di Polda Metro Jaya, Kamis (16/11/2023).
Menurut Andre, jika aparat Kepolisian tidak bersikap netral maka dikhawatirkan akan menghancurkan tatanan demokrasi dan mengancam integritas bangsa Indonesia. Pada dasarnya, seorang anggota polisi diperbolehkan untuk terlibat dalam aktivitas partai sepanjang yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari keanggotaan polisi.
Namun demikian AMPD, kata Andre, meminta kepada Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aiman untuk berani membuka fakta-fakta jika pernyataan tersebut benar, jangan sampai apa yang disampaikan hanya persepsi sehingga menjadi kabar yang hoaks dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Kami sebagai aktivis mendorong Aiman membuka fakta-fakta tersebut. Harus berani jika pernyataan itu benar. Jangan sampai ikut menyebarkan hoax saat menghadapi pesta demokrasi,” tegas Andre.
Menyikapi kondisi saat ini, berikut ini disampaikan pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menyatakan sikap :
1. Meminta kepada Kepolisian RI agar tetap netral dalam Pemilu 2024.
2. Meminta kepada pihak Kepolisian RI agar tidak memasuki ruang politik praktis elektoral dukung mendukung Paslon tertentu.
3. Menolak Kepolisian RI dijadikan alat politik kekuasaan semata karena hal itu dapat menghancurkan bangunan negara dan semangat reformasi 1998.
4. Mendukung penuh saudara Aiman Witjaksono untuk mengumpulkan bukti-bukti atas adanya oknum Kepolisian RI. (Jimmy)
