BERITABUANA.CO, JAKARTA – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (FISIP-Unpad), Prof. Sam’un Jaja Raharja, menyatakan jika pembiayaan sebesar Rp 500-600 Miliar untuk memilih pimpinan partai politik memang bukan angka yang kecil. Akan tetapi, besaran angka itu jauh lebih kecil dibandingkan kalkulasi manfaat yang akan didapatkan partai politik.
“Relatif, dalam arti kalau ditanggung – renteng bersama jadi ringan. Kalau ditanggung pribadi ya bisa setengah triliun lebih, tetapi hasilnya kan bisa menggerakkan roda partai dan akumulasi manfaatnya jauh lebih besar,” terang Prof. Sam’un dalam keterangannya dikutip, Jumat (11/8/2023).
Prof. Sam’un mengatakan demikian terkait pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, saat memberikan keynote speech di Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 31 Juli 2023 lalu. Saat itu, JK menyebut untuk menjadi ketua umum partai politik di Indonesia butuh ongkos yang besar hingga Rp 500-600 miliar.
Pernyataan JK itu menyeruak di tengah munculnya dorongan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Sejumlah nama yang didorong maju sebagai caketum dalam munaslub, diantaranya Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia dan Bambang Soesatyo. Terakhir ada nama Tommy Soeharto yang turut didorong maju.
Menurut Prof. Sam’un, bergulirnya kasus dugaan korupsi dalam perizinan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta perdagangan kelapa sawit di Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertegas kader-kader Golkar mendorong digelarnya munaslub. Dan, selama kasus tersebut bergulir di Kejagung, segala kemungkinan bisa saja terjadi.
Misalnya, jika kemungkinan terburuknya terjadi, dimana Ketum Golkar Airlangga Hartarto terjerat hukum di Kejagung, maka mau tidak mau harus ada nahkoda baru untuk memimpin Golkar. Karena bagaimanapun roda organisasi harus terus berjalan, apalagi sekarang tahun politik jelang Pemilu 2024.
“Dorongan munaslub sah-sah saja dilakukan, karena misalnya sudah tidak ada ketua umum kan tidak ada nahkoda. Kalau tidak segera memilih pemimpin baru, itu akan mengganggu partai secara keseluruhan,” ucap Prof. Sam’un.
“Secara administratif misalnya, untuk tandatangan, sign, surat-menyurat kan harus tandatangan ketum. Sementara dia harus bolak balik ke Kejaksaan akan merepotkan. Belum secara substantif, dia pikirannya sudah terpecah,” sambungnya.
Back To Khittah Golkar Bersama Tommy
Di sisi lain, Prof. Sam’un mengungkapkan bahwa Golkar adalah partai karya dan kekaryaan. Dimana nilai-nilai dasar Golkar pada pengabdian untuk Bangsa dan Negara melalui karya dan pengabdian para kadernya. Sebab itu, Golkar membutuhkan pemimpin yang memahami betul proses perjalanan partai berlambang pohon beringin.
Disinggung nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, ia menyebut jika Tommy itu mewarisi sifat, karakter, gaya kepemimpinan ayahnya yakni Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto. Tommy juga memahami perjalanan Golkar melalui proses yang berjalan secara alamiah.
“Tommy memperoleh semua itu melalui dialog, pembicaraan, kedekatan personal dan interaksi intens yang berjalan sehari-hari dengan orang yang pernah membina Golkar” jelas Prof. Sam’un.
Partai Golkar, lanjutnya merupakan wadah yang paling cocok dengan DNA Tommy Soeharto. Sebab Tommy Soeharto telah melalui perjalanan panjang, sudah teruji dan partai ini adalah partai yang bersifat karya-kekaryaan. (Asim)
