JK Tak Setuju Munaslub dan Kritisi Pimpinan yang ‘Ngekor’ Penguasa Berakibat Terlambat Tentukan Koalisi

by
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Bersama Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (Foto: Ist)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Jusuf Kalla (JK), mantan Ketum Partai Golkar dengan tegas menyatakan menolak adanya musyawarah luar biasa (munaslub) menggantikan kepemimpinan Airlangga Hartato. Namun begitu ia mengkritisi Golkar yang dinilainya terlambat menentukan koalisi karena terlalu tergantung kepada penguasa.

“Tidak setuju munaslub. Itu jelas akan menurunkan marwahnya Golkar,” kata JK usai menghadiri acara ‘Seminar Anak Muda untuk Politik’, Gedung DPR RI, Senayan, Senin (31/7/2023).

JK menyarankan perlunya evaluasi kepemimpinan Partai Golkar. Sebab, Golkar belakangan agak telat menentukan sikap karena terlalu bergantung kepada penguasa.

“Ya mau apalagi, evaluasi apalagi. Karena Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya,” ujar JK menjawab pertanyaan apakah pencapresan Airlangga perlu dievaluasi.

JK pun mengharapkan saatnya Golkar itu berani menentukan sikap untuk berdiri sendiri. Jangan lagi mengikuti partai-partai lain yang tidak mandiri dalam menentukan sikap.

Yang tidak mandiri saat ini bukan hanya Golkar, JK berpendapat seluruh partai jelang Pemilu 2024 juga tak mandiri dalam menentukan sikap. Ia menilai jika hal ini terus berlanjut, bisa berdampak buruk terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai sendiri tidak mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini,” pungkasnya.

Diketahui, seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.

“Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto,” kata Doli dalam keterangan tertulis, Senin (31/7/2023). (Kds)