BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ditemukannya ada ketidaktepatan mengalokasikan APBN dan APBD, di antaranya untuk anggaran stunting, di mana mayoritas justru untuk rapat perjalanan dinas, membuat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) ‘kesal’.
Ia meminta pimpinan tiap lembaga/instansi, baik pusat dan daerah, mengevaluasi secara menyeluruh laporan pertanggungjawaban anggaran yang direalisasikan masing-masing lembaga, dan menjelaskan terkait ketidaktepatan sasaran anggaran tersebut, guna diketahui celah yang menyebabkan anggaran tersebut, utamanya terkait stunting, justru beralih ke kegiatan atau rencana program lainnya.
“Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP lebih fokus dan serius dalam menjalankan kinerjanya dalam mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN dan APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga alokasi APBN dan APBD lebih tepat guna ke masyarakat, bukan ditujukan atau dengan mudahnya dialihkan ke rapat atau perjalanan dinas,” tegas Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/6/2023).
Bamsoet mengaku sangat menyayangkan hal tersebut terjadi, dan meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki komitmen penuh dalam merealisasikan APBN dan APBD sesuai dengan pos-pos anggaran yang telah ditetapkan, dan mempertanyakan pertanggungjawaban terkait anggaran yang tidak sesuai peruntukkannya tersebut.
“Saya harap tiap lembaga/instansi, baik pusat dan daerah, menyusun laporan pertanggungjawaban yang tepat dan akurat terhadap realisasi APBN maupun APBD, dan memastikan tiap anggaran tersebut disalurkan sesuai peruntukkannya, sehingga nilai manfaat dari masing-masing pos anggaran dapat untuk menunjang kesejahteraan, kesehatan, dan kepentingan masyarakat luas,” pungkas Bamsoet. (Kds)
