BERITABUANA.CO, KUPANG – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kupang melakukan verifikasi dan validasi peserta BPJS Kesehatan dari golongan Bukan Penerima Upah (BPU), yang nonaktifkan Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal ini disampaikan Kepala Dinsos Kota Kupang, Lodowijk Djungu Lape disela-sela kegiatan Bimtek Operator SIKS-NG di Hotel Sotis Kupang, Jumat (19/5/2023).
“Kemensos menonaktifkan sekitar 5 Ribu lebih orang, yang selama ini masuk dalam BPU BPJS Kesehatan,” jelas Lodewijk Djungu Lape.
Menurut Lodowijk Djungu Lape, ketika dalam Kartu Keluarga (KK) ada keluarganya yang bekerja sebagai PNS atau swasta, maka Kemensos langsung menonaktifkan, karena mereka dianggap keluarga mampu.
“Maka kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memverifikasi dan memvalidasi, kalau ternyata keluarga tersebut sekira masih layak masuk BPU, maka bisa diusulkan kembali,” papar Lodowijk Djungu Lape.
Diakui Lodowijk Djungu Lape bahwa saat ini data penerima bansos menjadi sorotan, bahwa disinyalir ada ketidaktepatan sasaran.
“Sehingga diambilah langkah-langkah itu, dengan ketentuan kalau sudah dinonaktifkan oleh Kemensos, Pemda punya kewajiban untuk verifikasi dan validasi, apakah orang itu masih layak terima bansos atau tidak,” ulang Lodowijk Djungu Lape.
Biasanya, tambah dia, ketika Kemensos telah menonaktifkan penerima bansos, Pemkot Kupang akan memperbaiki datanya, lalu mengusulkan kembali ke Kemensos agar bisa keluar lagi namanya sebagai penerima bansos.
“Oleh karena itu, kami ajak seluruh operator SIKS-NG dari seluruh kelurahan dan kecamatan, dengan difasilitasi BPJS Kesehatan Kupang memberikan bimbingan teknik (Bimtek),” papar Lodowijk Djungu Lape.
Dia mengharapkan agar masyarakat yang namanya dinonaktifkan oleh Kemensos, untuk segera ke kelurahan dengan membawa data yang diperlukan.
“Beberapa hari ini, masyarakat berbondong-bondong datang ke Dinsos, padahal daya tampung kami sangat terbatas. Maka sekarang mereka bisa mendatangi operator SIKS-NG yang ada di kelurahan masing-masing,” pintanya.
Penjabat Walikota Kupang, George Hadjoh dalam sambutannya meminta agar dalam waktu satu bulan ini, operator bisa menyelesaikan persoalan BPU BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan oleh Kemensos.
“12 Persen dari 153 Ribu warga yang dinonaktirkan BPU BPJS Kesehatan nya oleh Kemensos, dalam bulan ini harus bisa dicarikan solusinya,” harap George Hadjoh. (iir)
