BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzi mengatakan keberadaan pokok pokok haluan negara (PPHN) diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan Ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
PPHN, menurut dia, dapat menjadi landasan kebijakan pemerintah selanjutnya untuk meneruskan pembangunan strategi nasional dari periode pemerintahan sebelumnya.
“Sekarang kita tidak punya pikiran-pikiran haluan negara, dikhawatirkan pada saat ini tidak ada pembangunan tidak dapat atau tidak maksimal melakukan sinergitas antara pusat dan daerah,” kata Fauzi dalam diskusi Empat Pilar bertema ‘Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara’, di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (1/3/2023).
“Sehingga dikhawatirkan ketersambungan pembangunan ini jadi masalah tersendiri, jangan-jangan pemerintahan yang akan datang tidak melanjutkan kebijakan ini dengan cara dicari-cari lah karena kita ini kan pintar mengotak-atik aturan yang ada,” sambung dia.
Bila tidak ada rod map mengenai pembangunan, ia menilai justru dapat menghambat proses pembangunan yang menjadi kepentingan nasional nantinya.
Yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi daerah-daerah tidak hanya bersifat parsial antara pusat dengan daerah saja.
“Pada saat itu menjadi satu kesatuan, kemungkinan akan lebih efisien dalam kita membangun, di samping juga sasaran akan akan lebih mudah tercapai,”paparnya.
Jangan sampai, lanjut dia, pergantian rezim justru menimbulkan egoisme secara pribadi maupun kelompok, ketika harus melanjutkan program pembangunan sebelumnya.
Misalkan, selorohnya, adanya pemikiran bahwa melanjutkan pembangunan periode sebelumnya, akan memberikan dampak positif bagi periode yang lama.
“Nah hal-hal seperti itu ego rezim itu pelan-pelan harus ditekan gitu, karena ketersambungan itu, program ini bukan atas nama pribadi seorang presiden, tapi merupakan sebuah produk pemerintahan, karena itu harus ditindaklanjuti siapapun nanti terpilih,” ujarnya.
Untuk mengikat itu, kata Fauzi, maka diperlukan hal-hal yang berhubungan dengan istilah di MPR kan ada pokok-pokok haluan negara yang menggantikan GBHN.
“Tapi yang pasti saya setuju akan disampaikan oleh ketua MPR, bahwasanya pokok-pokok haluan negara ini harus dimasukkan dalam suasana negara dalam keadaan baik dan sejuk, karena pada saat masuk di ruang-ruang yang sangat krusial seperti sekarang menjelang Pemilu kemungkinan orang melihatnya lebih banyak dari sudut pandang politik,”sebut dia.
“Sehingga suasananya harus direndam dulu, mudah-mudahan setelah 2024 kita sudah memiliki pikiran-pikiran atau pokok-pokok haluan negara yang kita harapkan itu sebagai sebuah pengganti GBHN,” pungkasnya. (JAT)
