BERITABUANA.CO, DEPOK – Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Rudi Kurniawan mengharapkan, angka Stunting di Depok menjadi nomor satu terendah.
Untuk urusan kesehatan, ia mendorong agar warga Depok mempunyai jaminan kesehatan. Namun diakuinya, persoalan peserta BPJS Kesehatan Mandiri ada yang menunggak pembayaran, sehingga keanggotaannya non aktif.
“Ini jadi PR kita, tapi ada kabar baik warga bisa cicil tunggakan BPJS. Selama ini kan, dulu ketentuannya berdasarkan terakhir bayar. Sekarang ada program dari BPJS, warga bisa cicil supaya kepesertaannya bisa selalu aktif.” ungkapnya, Kamis (23/2/2023)
Rudi menyampaikan, terkait pendataan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), pada forum Renja Dinas Kesehatan sudah ia sampaikan.
“Insya Allah, tahun 2023 ini, kita mulai menggerakkan pendataan melalui musyawarah-musyawarah Kelurahan. Ini kan program bina sosial yang selama ini kurang masif. Mudah-mudahan ke depan, ini bisa menjadi lebih baik lagi,” tukasnya.
Ia menerangkan, apa yang dimaksud kurang masif, ia mencontohkan, Ketua RT ada 50 keluarga, 4 bulan berikutnya jangan-jangan 55, jangan-jangan ada yang miskin baru, tapi 4 bulan berikutnya bisa jadi berkurang karena miskinnya berkurang.
“Artinya, itu harus berkelanjutan. Jadi ya, tetap harus kita monitoring,” jelasnya.
Untuk diketahui, stunting adalah masalah gizi kronis, akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting di Kota Depok sebesar 12,6 persen. Angka ini lebih rendah, dibanding target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024. (Rki)
