BERITABUANA.CO, JAKARTA – Partai Gelora Indonesia mengingatkan pemerintah untuk segera meninggalkan penggunaan sistem atau paham ekonomi liberal dalam pengelolaan perekonomian nasional saat ini. Sebab, di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, paham liberalisasi ekonomi bisa menjadi ‘bom waktu’ dan berbahaya bagi perekonomian Indonesia yang terlalu terbuka.
Permintaan ini disampaikan Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat, dalam Gelora Talks bertajuk ‘Liberalisasi Ekonomi Nasional, Bagaiman Nasib Kita?’, Rabu (8/2/2023) sore.
Partai yang memiliki nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini, berharap agar pemerintah segera kembali kepada Ekonomi Pancasila, memperkuat kemandirian, serta memproteksi ekonominya agar tidak masuk jurang resesi pada 2023.
“Kita ini aneh, negara penggagasnya saja memproteksi ekonominya agar tidak kena resesi. Tetapi, kenapa Indonesia justru membuka selebar-lebarnya terhadap liberalisasi ekonomi. Ini tentu saja menjadi paradoks,” kata MadNur sapaan akrabnya.
Menurut dia, liberalisasi ekonomi sudah terbukti gagal, dan tidak mampu bertahan di tengah krisis global saat ini. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak lagi memberikan ‘karpet merah’ pada liberalisasi ekonomi, yang dinilai hanya memperkaya oligarki.
“Sekarang ini banyak negara ingin membangun kemandirian ekonominya. Mereka sadar bahwa konsep liberalisasi ekonomi sudah gagal. Situasi global saat ini mengharuskan mereka memproteksi ekonominya,” ujar MadNur.
Liberalisasi ekonomi, lanjutnya, tidak hanya membawa modal dan teknologi saja, tetapi juga tenaga kerjanya. Sehingga liberalisasi ekonomi tidak jarang mengancam pekerjaan masyarakat Indonesia.
“Saya kira kericuhan yang terjadi antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing di Sulawesi dua minggu lalu, adalah dampak dari liberalisasi saat ini. Liberalisasi ekonomi mengancam pekerjaan dari masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora ini berpandangan bahwa konsep Ekonomi Pancasila yang dimiliki Indonesia sebenarnya lebih bagus dibandingkan konsep Ekonomi Liberal.
“Konsep Ekonomi Pancasila itu pada dasarnya adalah kemandirian, kenapa nggak kita optimalkan itu. Ide kita untuk menciptakan hilirisasi industri itu bisa menciptakan kemandirian. Sekaranglah saatnya kita tinggalkan ekonomi liberal agar Indonesia menjadi negara super power baru” tegas MadNur.
Propaganda
Kebijakan keuangan Indonesia saat ini menuju ke kiblat moneterianisme, yakni individualisme, liberalisme dan materialisme. Bahkan, propagandanya sudah begitu gencar.
Demikian diungkap pengamat ekonomi dan perbankan Yanuar Rizki kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/2/2023).
Sementara dari sisi peredaran mata uang rupiah sendiri, lanjut Yanuar terlihat nyata. Di mana pergerakan uang oleh masyarakat relative kecil, dan sebaliknya peredaran korporasi melonjak.
“Kita bisa mandiri kalau rupiah itu sendiri juga dikendalikan oleh asing. Nah bagaimana kalau SUN ini diganggu juga, melalui nilai tukar rupiah. Siapa ini yang kuat menahannya. Kalau dihajar Oligarki, bakal keok juga,” kata Yanuar. (Asim)
