BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat Ketenagakerjaan Tadjudin Nur Effendi mengatakan bahwa dengan dibukanya ruang diskusi pembahasan tentang Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) kepada publik dapat menjadi angin segar bagi pemerintah.
“Pakar hukum, pakar ketenagakerjaan, ada juga dari organisasi keagamaan, LSM, di situ sangat tajam kritiknya, dan ada beberapa catatan yang sangat penting, terutama soal perizinan, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan,” kata Tadjudin, Jumat (20/1/2023).
“Sudah lama dikritik tidak ada partisipasi masyarakat, tiba-tiba (waktu itu) masuk ke DPR,” tambahnya.
Dengan partisipasi lebih terbuka ini, sambung dia, diharapkan elemen masyarakat bisa mempergunakan kesempatan ini memberikan masukan yang komprehensif dan pemerintah mendengarnya. “Saya melihat ada urgensi UU Cipta kerja,” ungkap Tadjudin.
Ia mengakui, dengan dibukanya ruang diskusi, kini memahami inisiatif pemerintah untuk mengeluarkan UU Ciptaker. Diantaranya, lanjut dia, bertujuan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi investor yang akan turut mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi di Indonesia.
“Penyebab investor tidak mau masuk ke indonesia, karena perizinannya berbelit-belit, peraturan yang tumpang tindih, dan kualitas sumber daya manusia,“ sebut Tadjudin.
Sementara itu, Ekonom dari Universitas Mercu Buana, Sugiyono Madelan Ibrahim menilai Perppu itu akan menjadi angin segar bagi investor. “Ya, tentu saja menjadi angin segar bagi investor yang mau dan akan berinvestasi di Indonesia,” terangnya.
Menurutnya, pemerintah memang serius dalam upaya pembangunan ekonomi nasional melalui Perppu Ciptaker. Bahwa persoalan Perppu Ciptaker tidak hanya dalam kerangka investasi melainkan lebih pada adanya pihak-pihak yang tidak puas. “Masalahnya bukan di situ saja. Banyak pihak yang berkepentingan dengan perubahan dalam perppu itu,” pungkasnya. (JAT)
