BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Perum Bulog untuk mengendalikan harga beras yang meningkat di 79 daerah. Di sisi lain,
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan ada 23 provinsi yang tingkat inflasinya berada di atas realisasi inflasi nasional.
Pakar ekonomi dari Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono mengatakan bahwa beras selalu menjadi polemik tiap tahunnya.Terlebih di penghujung 2022, Indonesia sempat impor beras. Komoditas beras masuk komoditas pangan yang harganya perlu dipantau.
Sehingga neraca komoditas yang diterapkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) harus jelas dan tepat serta mampu berkoordinasi dengan stakeholder terkait secara lebih progresif.
“Mengingat ini komoditas ini masih menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi di Januari 2023. Merujuk info dari BI (2023), paling tidak beras merupakan salah satu dari empat komoditas pangan penyumbang inflasi, selain cabai rawit, cabai merah dan bawang merah,” kata Adhitya, di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Menurutnya, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus berkolaborasi untuk memantau dan memastikan pergerakan komoditas beras. Mereka juga harus turun ke pasar-pasar.
“Pastikan bahwa stok beras nasional cukup. Jika dirasa ada pergerakan harga yang dapat menganggu daya beli masyarakat, khususnya masyarakat pra sejahtera dan menjadi pemantik inflasi maka kebijakan strategis lintas lembaga perlu dilakukan,” paparnya.
Dikatakannya lagi, strategi pengendalian harga seperti operasi pasar dan pasar murah sangat diperlukan dalam jangka pendek. Apalagi saat ini Indonesia tengah berupaya pulih dari pandemi, sehingga perlu kontiyuitas dan konsistensi pengendalian inflasi pangan.
“Masyarakat masih mengalami memar ekonomi karena pandemi. Oleh karenanya operasi pasar murah sembako, terutama beras, minimal dapat mengurangi shock kenaikan harga pangan dalam jangka pendek,” tambah dia.
Kendati demikian, Adhitya menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang. Sebab strategi pasar murah ataupun operasi pasar berpotensi memunculkan moral hazard di pasar ketika dilakukan dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan yang dapat menopang ketersediaan pangan, yaitu: seperti peningkatan produktivitas padi secara ekstensif, tata kelembagaan antar lembaga terkait, pembenihan bibit unggul yang tahan perubahan iklim dan hama, sistem distribusi pangan yang perlu koordinasi sangat ketat antara pemangku kepentingan.
“Maka dalam kaitannya dengan volatile food inflation, pola meredam inflasi pangan dengan koordinasi antar lembaga negara dan pemerintah menjadi agenda penting yang harus segera dilakukan di awal tahun ini,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi persoalan pangan di Indonesia.
“Bangun relasi yang kuat tidak saja meng-arus ke ruas berbagi informasi, tetapi juga dalam ruang analisis strategis yang akomodatif terhadap kenaikkan harga pangan dan kelangkaan pasokan pangan terutama beras,” pungkasnya. (JAT)
