Perppu Ciptaker Dinilai Sejalan Dengan Kebutuhan Prakerja Dalam Negeri

by
Menko Ekonomi Airlangga Hartarto mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam acara "Peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas" yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, di Wisma Smesco Jakarta, Senin (3/10/2022). (Foto: Ist)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pakar Ketenagakerjaan BRIN Triyono berpandangan bahwa program kartu prakerja dengan Perppu Cipta Kerja memiliki irisan besar, terutama dalam menyediakan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja.

“Kalau kita melihat Perppu ciptaker, kalau dampaknya dengan prakerja memang ada irisannya sangat besar, kalau kita lihat Ciptaker ini ekosistem berbasis untuk investasi. Investasi itu justru kebutuhannya dekat dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja terdidik,” kata Triyono, Rabu (11/1/2023).

Jika investasi masuk, sambung dia, maka industri bergerak dan membutuhkan tenaga kerja. Peserta yang telah mengikuti pelatihan kartu prakerja, diharapkan kompeten dalam bersaing di dunia kerja.

“Kalau melihat bicara dunia internasional saat ini lagi lagi banyak presisi bahwa akan mengalami perlambatan, dan ini justru dengan hadirnya prakerja, dan pelatihan kerja lewat perppu ini bisa saling menguatkan,” tambahnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2022 terdapat sekitar 54,31 pusat angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah. Dengan Kartu Prakerja pelatihan informal diberikan kepada siapa saja.

“Karena bagaimanapun kalau bicara basis, tenaga kerja 50 persen ke atas masih banyak SMP ke bawah. Memang kalau kita melihat sejauh ini prakerja merupakan salah satu luaran bagaimana bisa meningkatkan skill bagi pekerja yang tidak memiliki kapasitas pendidikan secara formal,” jelas Triyono.

Tenaga kerja yang bersaing, bukan cuma bermodal pendidikan formal, namun juga informal. Dan tentunya ketersediaan tenaga kerja harus berbarengan dengan terbukanya lapangan kerja.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, Kartu Prakerja 2023 akan memakai skema normal dan diberikan sebagai bentuk kompetensi kerja, bukan sekedar bansos.

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Selain program pelatihan yang sudah ada, Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini mengajak berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yang telah ditentukan.

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” kata Menko Airlangga. (JAT)