BERITABUANA.CO, JAKARTA – Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan tahun 2023 dengan skema normal dan target capaian hingga 1 juta penerima.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan skema normal Kartu Prakerja akan lebih berfokus pada upaya re-training, dan re-skilling.
Pakar Ketenagakerjaan BRIN Triyono menilai sangat tepat pemerintah untuk mengejar kebutuhan tenaga kerja di Industri 4.0.
“Bagaimanapun kalau berbicara tentang kapasitas tenaga kerja tidak lepas dari pergerakan pasar kerja, ke depan harus mengikuti apa yang dibutuhkan, misalnya bidang IT, big data, apalagi main big data, ini skill yang bisa dituntut dan disediakan dalam kartu prakerja,” kata Triyono, Senin (9/1/2023).
Kemudian dengan dilakukan dalam skema normal, artinya mengedepankan peningkatan skill ketimbang bansos, juga pelatihan dilakukan ada yang tatap muka, diharapkan akan lebih efisien.
“Bisa meningkatkan kapasitas dari tenaga kerja kita melalui sistem yang tatap muka ya, selain tatap muka tentunya dievaluasi, dan bagaimana teman teman dari swasta bisa melihat apa saja kemudian, dari jenis pekerjaan dan jenis yang dilatih akan terserap di pasar tenaga kerja,” paparnya.
Menurut dia, tenaga kerja Indonesia harus kompetitif. Apalagi adanya proyeksi penurunan Pertumbuhan Ekonomi dunia, yang sedikit banyak akan mempengaruhi industri terdampak.
“Meski di level internasional saya melihat adanya penurunan, Pertumbuhan Ekonomi dan kemudian di level PHK juga mengancam. Saya melihat diperlukan namanya skill untuk memperluas lapangan pekerjaan, namun juga membuka ruang ruang pekerjaan baru,” ungkap Triyono.
Jika peserta Kartu Prakerja bisa berwiraswasta, maka dampaknya akan lebih terasa karena membuka lapangan pekerjaan baru.
Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan, Program Kartu Prakerja tahun 2023 menargetkan capaian hingga 1 juta penerima. Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang.
Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. (JAT)
