BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah memberikan perhatian serius pada angka pemenuhan gizi harian masyarakat sebagai langkah awal proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Hal ini disampaikan Sultan saat mengetahui bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia atau 68 persen populasi tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.
“Agenda pembangunan SDM merupakan syarat pembangunan bangsa yang wajib dikembangkan secara sistematis dan berkeadilan. Namun seringkali kita mengabaikan salah satu faktor utama pembentuk SDM yang berkualitas, yakni pemenuhan gizi harian masyarakat terutama anak,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Jumat (9/12/2022).
Menurutnya, dampak kekurangan gizi masyarakat ini sangat jelas terlihat pada angka-angka IQ penduduk Indonesia yang rendah dan masih tingginya angka stanting di banyak daerah. Tahun ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk kurang gizi tertinggi di kawasan Asia Tenggara, sebanyak 17,7 juta orang.
“Kita boleh menetapkan target pembangunan SDM tinggi pada sektor pendidikan, tapi jika tidak dibekali sejak awal dengan pemenuhan gizi harian, rasanya akan sangat sulit SDM Indonesia bersaing dengan SDM bangsa lain,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Dengan gizi harian yang cukup, kata Sultan, bisa dipastikan proses pembangunan SDM akan menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah perlu memberikan subsidi makanan pokok sebagai upaya pemenuhan gizi harian kepada masyarakat.
“Saya kira kita perlu mengevaluasi dan mengkaji kembali sistem pembangunan SDM yang sudah kita laksanakan selama ini. Mari kita prioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi harian masyarakat sebagai prasyarat pembangunan SDM Indonesia yang tangguh dan kompetitif di 2045,” tutupnya.
Seperti diketahui, salah satu dari 7 RKP Prioritas untuk tahun 2023 adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing antara lain dengan bantuan sosial, serta pemerataan pendidikan berkualitas, akses dan mutu kesehatan sekaligus pendidikan keterampilan dan vokasi. (Kds)
