BERITABUANA.CO, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga akan menggandeng Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam rangka memaksimalkan penggunaan aplikasi My Pertamina.
Region Manager Retail dan Sales Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra Niaga, Sunardi mengatakan bahwa selain dengan Korlantas Polri, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
Dikatakan dia, kerjasama dengan Korlantas Polri itu supaya Pertamina bisa mengakses data-data mengenai nomor polisi kendaraan bermotor yang ada di Indonesia.
“Koordinasi dengan Korlantas itu sedang kita upayakan. Kenapa Korlantas? Karena mereka ada pusat database kendaraan bermotor. Database kendaraan itu sangat penting untuk juga menghitung penyaluran BBM bersubsidi,”kata Sunardi, di acara FGD ‘Sosialisasi Penyaluran BBM Subsidi dengan Program Subsidi Tepat’ di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2022).
Sunardi juga menuturkan, database nomor polisi kendaraan bermotor di Korlantas Polri itu nantinya akan menjadi acuan maksimalisasi penggunaan aplikasi My Pertamina.
“Jika sudah terdata, maka nanti akan terbaca jika konsumen membeli BBM jenis apa dan berapa liter yang dibeli dalam satu hari, satu minggu bahkan satu bulan terakhir,”sebutnya.
“Aplikasi My Pertamina ini sebagai alat bantu kami untuk memantau penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat yang berhak, sekaligus aplikasi ini menjadi landasan pertanggungjawaban kami terkait penyaluran BBM bersubsidi,” ungkap Sunardi melanjutkan.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengatakan, pihaknya pernah menemukan kasus ada kendaraan truk yang mengisi BBM bersubsidi jenis Solar namun menggunakan nomor polisi palsu alias bodong.
“Dia (truk) kan emang berhak ya (isi BBM bersubsidi), tapi kalau mau berkali-kali ngisi dia bisa aja nuker plat nopolnya. Mending nukernya sesama truk, tapi pernah kita temukan nuker dengan plat motor. Biasanya di daerah-daerah pertambangan kayak begitu,”ungkapnya.
Oleh karena itu, Yapit menilai, kerja sama dengan Korlantas Polri itu sangat penting untuk meminimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi. (JAT)
