BERITABUANA.CO, KUPANG – Dinas Sosial Kota Kupang Gandeng BPJS Kesehatan Cabang NTT lakukan pendataan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, sekaligus sosialiskan Jaminan Kesehatan (Jamkes).
Kegiatan dilaksanakan ikan yang ada di Kota Kupang.di Hotel Swiss-Bel Court Kupang, pada Jumat, (7/10/22) melibatkan 103 perwakilan pengurus pemuda dan diakonia Gereja se-Kota Kupang.
Dalam sambutannya, Sekda Kota Kupang, Fahren Funay menegaskan data masyarakat miskin dan kurang mampu di Kota Kupang, sangat dinamis dan bervariasi. Hal itu disebabkan tingginya mobilisasi masyarakat dari luar Kota Kupang.
“Namanya juga kota, banyak orang miskin dan kurang mampu yang datang, kemudian menetap dan ada yang pulang,” tandas Fahren Funay membacakan sambutan Penjabat Walikota Kupang, George Hadjoh.
Akibatnya, tambah Fahren data orang miskin selalu berubah-ubah, sehingga perlu pendataan yang baik secara terus menerus.
“Dalam hal pendataan, peran masyarakat khususnya gereja sangat penting dan diharapkan, agar ada sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga ada optimalisasi pelayanan sosial termasuk layanan kesehatan bagi masyarakat miskin,” tegasnya.
Menurut Fahren Funay, peran seluruh masyarakat sangat penting, agar bisa mendata masyarakat dengan baik, sehingga layanan sosial bagi masyarakat bisa merata dan tepat sasaran.
“Peran pemuda gereja sangat penting dalam melakukan pendataan yang jujur, sehingga menghasilkan data orang miskin yang akurat dan benar. Kemudian data yang dihasilkan memudahkan pelaksanaan pelayanan sosial secara tepat dan merata,” tandasnya.
Untuk itu pihaknya berharap, agar masyarakat berpartisipasi serta mendukung Pemerintah Kota Kupang dalam menjadikan Kota Kupang menjadi kota terbersih di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Try Mayudin menyampaikan apresiasi atas kerjasama dengan Pemkot Kupang, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Kupang.
“Dengan adanya pendataan fakir miskin dan masyarakat kurang mampu, akan diperoleh jumlah yang pasti, dan mereka bisa mendapatkan haknya dalam menerima pelayanan kesehatan,” tegas Try Mayudin. (iir)
