Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik Wujudkan WBBM

by
by
Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM (Kakanwil) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun (sebelah kiri) saat memberikan cindera mata kepada salah seorang narasumber dalam kegiatan tersebut.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta berkomitmen tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI, Ibnu Chuldun berharap jajarannya dapat menyelenggarakan pelayanan prima yang akuntabel, nyaman, mudah, cepat dan terjangkau. Karena itu dia berharap agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta harus siap menjawab tantangan dan meningkatkan inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Upaya dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan kebutuhan sosial, ekonomi
dan budaya masyarakat, serta tentunya teknologi informasi dan komunikasi,” ujar Ibnu dalam acara Penguatan Pelayanan Publik yang digelar pada Rabu (10/8/2022) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.

Dalam acara kegiatan tersebut dihadiri para pimpinan tinggi pratama, tim kerja pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Kanim Kelas I TPI Tanjung Priok, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para perwakilan Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Kramatjati, UMKM, Organisasi Bantuan Hukum, Notaris serta Akademisi.

Kegiatan yang dipimpin Ibnu Chuldun ini menghadirkan narasumber yang berkompeten dan berkaitan dengan pelayanan publik, yakni Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta
Raya, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Wilayah III Kementerian Hukum dan HAM RI.

Ibnu mengatakan, sebagai satuan kerja yang diusulkan menuju Tim Penilai Nasional, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta masih membutuhkan penguatan dan dukungan dari berbagai instansi terkait.

Untuk itu Ibnu berharap, dengan kegiatan tersebut jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta bisa  mendapatkan pemahaman dan paradigma baru dalam penyelenggaraan layanan publik yang
senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat demi terwujudnya pengabdian kepada Negara serta Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI dan BerAKHLAK.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu menyampaikan poin penting terkait strategi dalam meraih meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menitik beratkan pada kontrol dan bentuk kendali kepada seluruh lapisan organisasi yaitu pelaksana maupun masyarakat.

Berlanjut ke materi penguatan, disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Dedy Irsan, Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Muhammad Noval. Kedua pembicara ini menyampaikan peran instansinya masing-masing dalam pelayanan publik.

Dimoderatori Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Bayu Irsahara, para narasumber mengingatkan penilaian standar pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi poin
utama penilaian Pembangunan Zona Integritas.

Tak hanya mengundang narasumber eksternal, Inspektur Wilayah III Iwan Santoso pun turut hadir menyampaikan kunci sukses menghadapi Tim Penilai Nasional.

“Komitmen pimpinan merupakan kunci utama dalam Pembangunan Zona Integritas. Semoga Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kanim Tanjung Priok dan Lapas Narkotika dapat memaksimalkan persiapan penilaian serta tentunya dapat meraih predikat WBK dan
WBBM,” ujar Iwan Santoso.

Iwan mengatakan, peningkatan Pelayanan Publik merupakan salah satu area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang wajib diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah. Oisa