BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta Musni Umar mempertanyakan sikap akademisi dalam kasus penyerobotan lahan yang diduga dilakukan PT Duta Palma Group. Kasus yang tengah disidik Kejaksaan Agung itu ditaksir menimbulkan kerugian negara senilai Rp 78 triliun.
Bos Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng, telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Musni heran dengan sikap akademisi yang cenderung diam. Menurut Musni, ada koruptor yang kabur ke luar negeri dengan membawa uang triliunan rupiah, tapi tak ada reaksi apa-apa dari mahasiswa.
“Ini yang menurut saya cukup memprihatinkan. Harusnya, para akademisi itu mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Agung dan lembaga hukum lainnya,”kata Musni melalui keterangan tertulis, seperti dikutip Senin (8/8/2022).
Dalam kasus Duta Palma Group, Musni melanjutkan, “nilai korupsinya sangat fantastis. Saat negara kesulitan, duit Rp 78 triliun itu sangat luar biasa, apalagi pelakunya kini buron dan disebut-sebut sembunyi di Singapura. Banyak yang mendukung Kejaksaan agar bisa menangkap pelakunya,”ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai kinerja Kejaksaan Agung dalam memberantas layak diapresiasi. Musni berharap lembaga penegak hukum lainnya meniru Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kejaksaan Agung saat ini memang luar biasa dalam hal pemberantasan korupsi, bahkan lebih maju daripada KPK. Kejaksaan Agung berani membongkar perkara-perkara besar yang melibatkan BUMN. Harusnya lembaga penegak hukum lain meniru apa yang dilakukan Kejagung,”imbaunya.
Musni mendukung langkah Kejaksaan Agung yang berkolaborasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, sudah sapatutnya antarlembaga atau instansi pemerintah saling bekerja sama.
Kendati demikian, Musni mengingatkan Kejaksaan Agung agar tak hanya fokus pada dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan orang-orang penting di masa lalu. Jika demikian, netralitas penegakan hukumnya justru dipertanyakan.
“Karena kan dalam beberapa kasus, seperti di Garuda, PLN, dan juga kasus perusahaan sawit di Riau ini, disinyalir ada yang mengarah ke orang-orang penting di masa lalu. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan sampai ada muatan politik di dalam pengusutan kasus-kasus korupsi ini. Karena kita sedang mulai masuk tahun politik,”pungkasnya. (JAT)
