BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menyatakan hasil diskusi pihaknya dengan pimpinan BURT dan anggota BURT, mendapatkan kesimpulan untuk tidak melanjutkan tender proyek gorden, meski sudah sekitar 13 – 14 tahun belum pernah diadakan.
“Gorden sudah sekitar 13-14 tahun memang tidak pernah diadakan, jadi banyak anggota memang yang minta gitu ya, sudah 3 periode ini tidak pernah diganti,” jelas Indra Iskandar dalam keterangan persnya bersama pimpinan dan anggota BURT DPR RI di Presroom DPR, Selasa (17/5/2022).
Kemudian, Indra pun juga menerangan tentang adanya kabar miring seperti beredar gambar gorden rumah jabatan. Ada gorden dengan masih keadaan lumayan baik.
“Gorden yang lumayan baik itu dibeli dari uang pribadi-pribadi anggota dewan. Tapi ada juga yang sudah tidak baik,” kata Indra.
Dari itu, lanjut Indra, pihaknya mengusulkan adanya perbaikan. Dan usulan itu sudah dilakukan sejak 3 tahun sebelumnya. Nah, adanya anggaran memang di awal periode jabatan saat ini.
“Seperti yang saya pernah lakukan konpers di sini itu anggarannya tidak mencukupi dari pemerintah, kemudian begitu juga dua tahun lalu, sehingga 2021 itu anggarannya memungkinkan kami adakan,” jelas Indra.
Lalu bagaimana mengenai penentuan harga? “Saya sampaikan di sini, kami berangkat dari situasi atau asumsi kewajaran, satu rupiah itu boleh kita bilang tidak wajar, 10 rupiah boleh dibilang tidak wajar, 1000 rupiah boleh dibilang tidak wajar, satu rupiah kita bilang wajar boleh, 10 rupiah kita bilang wajar boleh, 1.000 rupiah kita bilang wajar boleh, jadi itu adalah perspektif.”
Jadi, masih menurut Indra, harga itu diserahkan kepada konsultan dengan mencari harga menengah untuk anggota dewan.
“Kita enggak mungkin mencari yang paling bawah, apalagi yang paling atas, kita mencari titik tengah dari harga-harga gorden yang ada di pasaran, konsultan melakukan sampling ke beberapa toko di daerah panglima Polim, daerah tanah Abang, di daerah Tanjung Duren, beberapa tempat dapatlah mencari harga tengah yang kemudian menjadikan HPS,” jelas Indra.
Nah, HPS itu yang kemudian dilakukan untuk pelelangan. Dari 49 perusahaan yang melakukan masuk untuk mendaftar itu hanya tiga perusahaan yang kemudian melakukan penawaran. Dari 3 perusahaan ini hanya 2 yang memenuhi syarat administrasi, dan dari dua perusahaan ini hanya 1 yang memenuhi syarat teknis.
“Jadi mulai dari persyaratan administrasi, persyaratan teknis, itu hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis itu kalau saya jelaskan ke teman-teman, kalau ada empat perusahaan, ada sepuluh perusahaan semua punya kualifikasi teknis yang sama, semua punya kualifikasi administrasi yang sama, tentu yang akan dipilih adalah yang terendah,” katanya.
“Ini tolong dicermati. Tapi ‘teman-teman’ yang dipilih untuk harga yang bahasa ‘teman-teman’ tertinggi. Tertinggi itu karena memang enggak ada pilihan yang memenuhi kualifikasi administrasi dan teknis hanya ada satu perusahaan, itu adalah gambaran tentang kronologis yang kami sampaikan,” ungkap Indra.
Indra menjelaskan kembali bahwa harga yang disebut kewajaran, tergantung bagaimana cara memandang, bagaimana cara menafsirkan.
“Kita tahu saat ini, di situasi covid. Jadi kami bersama pimpinan BURT, mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini,” tutup Indra menjelaskan masalah dibatalkannya proyek gorden. (Kds)
