BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presidium Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia menggelar diskusi publik bertema “Priboemi : Bangkit Atau Punah” di Jakarta, kemarin.
Diskusi berisi kritik tentang kebijakan kebijakan yang membuat kondisi ekonomi masyarakat makin memburuk, yang tidak menjadi perhatian ataupun alasan bagi pemerintah untuk memperbaiki diri dalam mengeluarkan kebijakan kebijakan
Presidium Majelis Permusyawaratan Bumiputera Indonesia hadir ditengah-tengah masyarakat untuk berdialog mencari solusi bagaimana mengembalikan negara sesuai UUD 1945.
Hadir dalam diskusi para tokoh nasional, di antaranya anggota KPU RI di Pemilu 1999, Edwin H. Sukowati, mantan Menhut M.S Kaban, Budayawan Ridwan Saidi, Sultan Sepuh Jaenudin II, mantan anggota Wanbin Partai Demokrat, Prof. Achmad Mubarok, Hatta Taliwang, dan banyak lagi yang lainnya.
Dalam paparannya, Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Periode 2015 – 2020, Prof. Dr. Acmad Mubarok MA, mengaku pernah ditawari uang ratusan miliaran rupiah dari para oligarki agar Partai Demokrat mengusung calon yang dipastikan bakal kalah bertarung di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.
“Saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, saya pernah ditawari uang lima ratus miliar rupiah untuk saya pribadi dan tujuh triliun rupiah untuk partai,” papar Mubarok dalam Disikusi Publik “Priboemi : Bangkit Atau Punah” yang diselenggarakan Presidium Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia di Jakarta, kemarin.
Syaratnya, lanjut Mubarok, asal Partai Demokrat mengusung calon yang dipastikan bakal kalah dengan calon yang diusung oleh para oligarki yang memiliki kepentingan bisnis di DKI Jakarta.
“Jadi, soal keterlibatan oligarki dalam menentukan sosok-sosok yang bakal dijadikan kemudian diusung sebagai calon pemimpin di semua tingkatan wilayah, bahkan presiden, memang ada,” kata politisi yang juga pernah menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat era Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Menurut Mubarok, untuk tingkat Gubernur di DKI Jakarta saja para oligarki berani menawarkan uang sampai triliunan rupiah.
Menanggapi hal tersebut, Edwin H. Sukowati menegaskan, bahwa itu adalah bentuk dari kolonial.
Menurut Edwin, kolonial adalah anak kandung dari sebuah perusahaan yang memakai sistem kapitalisme, sehingga menciptakan oligarki yang sangat kuat.
“Timbul pertanyaan pada diri kita kapan Indonesia dijajah oleh Negara Belanda? Tidak pernah, yang menjajah Indonesia itu VOC, perusahaan terbesar di Belanda,” tandas Edwin.
Sementara Ridwan Saidi menyampaikan bagaimana sejarah migran zaman dahulunya sampai ke Indonesia, termasuk imigrasi asal China di abad ke 17.
Sultan Sepuh Jaenudin II Arianatareja atau yang dikenal sebagai Pangeran Kuda Putih membeberkan siapa pemilik lahan/tanah yang dikelola dan dikuasai oleh BUMN di negeri ini? Sampai saat ini pemerintah belum bisa membuktikan hak kepemilikan.
Sultan Sepuh juga menyampaikan “Apa syarat berdirinya suatu negara ? Ada wilayah dan ada penduduknya. Ketika Indonesia Merdeka apakah sudah memiliki wilayah ? Dan memiliki rakyat?” ujar Sultan Sepuh.
Indonesia belum memiliki. Yang memiliki wilayah dan penduduk di Nusantara ini adalah raja raja dan kesultanan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejarah membuktikan sudah adanya pemerintahan kesultanan sebelumnya”.
Sultan Sepuh menyampaikan bahwa dirinya segera akan menyatukan para raja raja dan sultan yang ada di bumi Pertiwi, dan meminta kepada raja atau sultan untuk tidak berkutak pada anggaran pariwisata dan budaya saja. Hukum adat dan wilayah adat masih berlaku dan tidak bisa dihapuskan, ” jelasnya. (Kds)
