BERITABUANA.CO, JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di antara KonTras, LBH dan Walhi Papua, Rabu (23/3/2022), mendatangi SKPT Polda Metro Jaya — melaporkan tindak pidana grativikasi yang diduga dilakukan LBP.
Direktur Lokataru, Haris Azhar, salah seorang pelapor menjelaskan, yang dilaporkan bukan hanya LBP, tapi juga beberapa perusahaan di Australia yang bergerak di bidang pertambangan.
Menurut Haris, usai menjalani pemberkasan, untuk pelaporan yang dilakukannya itu, mereka sudah siap dengan alat bukti, seperti data dan dokumen sebagai langkah penyidik melakukan penyelidikan.
“Untuk memperkelas dan mempertegas hukum, maka kasus ini tidak hanya diselesaikan oleh Polda Papua, tapi juga oleh Polda Metro Jaya. Karena ada bagian locus deliktinya di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Haris Azhar kepada puluhan wartawan yang menanyainya sampai malam.
Haris mengaku laporan Meraka sekitar 2 jam tapi belum ada respon dari Polda Metro terkait kasus tindak pidana corporate.
“Ada apa sampai Polda Metro, belum memeriksa LBP sampai sekarang,” katanya heran.
Haris juga mengaku sangat tidak takut jika dirinya ditahan atas laporan LBP terkait pencemaran nama baik. “Insya Allah saya akan membela diri saya sendiri,” katanya.
Sebelumnya, Direktur YLBHI M Isnur yang mendampingi Haris Azhar mengatakan, laporan kepada LBP merujuk pada hasil riset sejumlah organisasi. Riset itu memuat keterdugaannya dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua.
“Nama LBP terindikasi merupakan salah satu pejabat negara yang terlibat. Hal itu didasarkan pada fakta sebagaimana tertuang dalam riset berjudul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya,” jelas Isnur.
Riset itu merupakan hasil kerja sama dari beberapa organisasi, dari YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia.
Hasil riset itu juga diketahui yang menjadi dasar oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti saat membuat konten video YouTube yang menyinggung keterlibatan LBP dalam bisnis tambang di Papua. (Sawer/Ode)
