BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), telah mendorong dan memberikan stimulus kepada pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19. Termasuk dalam mendorong terciptanya platform digital secara menyeluruh bagi pelaku UMKM.
Hal ini disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Kelompok Substansi Bidang Pembiayaan dan Restrukturisasi Usaha Kemenko Perekonomian, Dr. Danang Sri Wibowo saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertema ‘Membangun UMKM Tangguh dengan Memperkuat Platform Digital’ di Jakarta, Kamis (17/2/2022). Diskusi terselenggara berkat kerjasama Kaukus Muda Indonesia (KMI) dengan Perum Jamkrindo dan PT Bank Tabungan Negara (BTN).
Dikatakan Danang, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Termasuk melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Kami juga terus melakukan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,” tambahnya lagi.
Menurut Danang, berdasar data Kementerian Koperasi UKM, pelaku UMKM saat ini sudah mencapai 64,2 juta dan pada tahun 2020 telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 60,51% atau senilai Rp9.580 Triliun. Dimana mampu menyerap 96,92% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi.
“Pemerintah pada 2021 sudah menambah alokasi anggaran khusus bagi UMKM menjadi Rp96,21 Triliun. Dimana dengan rincian program berupa Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra, untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah,” jabarnya.
Kata Danang, tercatat sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM Tahun 2021 sebesar Rp64,35 Triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 33,93 Juta. Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.
“Untuk Program Kartu Prakerja juga turut membantu para pelaku usaha maupun calon pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Sesuai data Manajemen Pelaksana, salah satu pelatihan yang paling diminati adalah mengenai penjualan dan pemasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kemenko Perekonomian juga akan mendorong peningkatan kualitas program Kartu Prakerja dan mengembangkan ekosistem Prakerja yang dalam aktualisasinya. Termasuk melibatkan pihak perbankan swasta dan perusahaan layanan keuangan digital sebagai mitra pembayaran.
“Mayoritas penerima Kartu Prakerja mengatakan bahwa pelatihan Kartu Prakerja telah mendorong kewirausahaan dan insentif Kartu Prakerja digunakan untuk modal usaha. Bahkan 17% penerima Kartu Prakerja yang pernah menganggur . Hal iniakhirnya aktif berwirausaha, yang mana menunjukkan bahwa Kartu Prakerja telah efektif meningkatkan keterampilan menjadi wirausaha,” pungkas Danang.
UMKM Harus Beralih ke Industri
Sementara itu, praktisi ekonomi yang juga Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi), Sharmila Yahya mengatakan, pelaku UMKM di Indonesia mayoritas bergerak diperdagangan. Padahal sudah seharusnya pelaku UMKM dan Koperasi bergerak didunia industri.
“Rata-rata mayoritas pelaku UMKM dan koperasi bergerak diperdagangan, kedepan pelaku UMKM kita harus tampil di dunia industri. Dimana menjadi produsen dan pengelola bahan mentah menjadi barang jadi dan layak jual,” tukas Sharmila sapaan akrabnya.
Selain itu, masih menurut Sharmila, pelaku UMKM dan koperasi juga harus bisa beradaptasi dan menggunakan fasilitas digital teknologi sebagai basis pengembangan usaha. Saat ini pertumbuhan usaha berbasis digital semakin pesat, hal ini tentu menjadi peluang dan tantangan untuk beralih meninggalkan sistem konvensional.
“Pelaku UMKM dan koperasi sebagai penggerak roda pertumbuhan harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Jika tidak akan kalah bersaing dan tertinggal kedepannya,” sarannya.
Bahkan saat ini Inkowapi, juga telah masuk dan hijrah ke managemen berbasis digital. Tujuannya agar lebih transparan, serta program berjalan lebih cepat dan dapat diakses oleh anggota, organisasi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
“Saat ini kami telah melatih lebih dari 3000 anggota untuk pengelolaan warung secara digital bekerja sama dengan SAHARA (Sahabat Usaha Rakyat). Dimana aplikasi SAHARA bisa meningkatkan pendapatan warung di jaringannya. Kami juga sudah melatih dan membina warung tradisional yang dikelola oleh para perempuan di beberapa daerah. Dimana jaringan warung tradisional kami kelola lebih maju menjadi warung digital,” tandas Sharmila. (Jimmy)
