BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua I Komite I DPD RI Dr Filep Wamafma SH M.Hum menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa atas kebijakannya terkait penambahan kuota Tamtama dan Bintara melalui jalur afirmasi Otsus.
Lebih dari itu, Senator Filep berharap, Panglima TNI dapat memperhatikan para prajurit TNI Orang Asli Papua (OAP) yang telah memiliki kualifikasi dan kepangkatan yang layak untuk dapat diberdayakan menduduki jajaran kepemimpinan di institusi TNI.
Menurut senator Papua Barat ini, saat ini bukan hanya penerimaan/rekrutmen OAP sebagai Tamtama dan Bintara melainkan juga dibutuhkan perhatian untuk penerimaan prajurit TNI OAP di Akademi Militer dalam rangka kaderisasi kepemimpinan. Hal ini adalah arah kebijakan yang diharapkan bagi rakyat Papua untuk terus melaksanakan pemberdayaan OAP.
Selain itu juga ia mengingat bahwa sudah banyak prajurit TNI OAP yang telah lama mengabdi dan mendedikasikan diri untuk negara layak mengejar kualifikasi karir yang lebih tinggi di institusi TNI.
“Kita mengapresiasi pernyataan atau kebijakan Panglima TNI. Tetapi menurut pencermatan kami, prajurit-prajurit TNI OAP sudah sangat banyak dalam institusi TNI yang sudah mendedikasikan jasa, tanggung jawab, panggilan sebagai warga negara untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Maka, saat ini bukan lagi kebijakan untuk merekrut Bintara/Tamtama tetapi yang hari ini dibutuhkan adalah bagaimana penerimaan Akmil-Akmil diutamakan orang asli Papua sehingga pengkaderan kepemimpinan OAP di institusi TNI tidak berakhir sejak puluhan tahun lalu,” ujarnya, Jumat (24/12/2021).
Filep Wamafma yang juga menjabat sebagai Ketua STIH Manokwari ini menyayangkan bahwa sudah sangat lama hingga hari ini tidak ada lagi TNI OAP yang menjabat posisi kepemimpinan di Papua Barat. Hal ini menurutnya, harus menjadi perhatian Panglima TNI untuk menemukan persoalan-persoalan di internal TNI yang mengakibatkan tidak berlanjutnya kaderisasi kepemimpinan OAP.
“Saya melihat pengkaderan OAP dalam unsur TNI di level-level kepemimpinan masih jauh dari apa yang diharapkan. Ada sejumlah anak-anak Papua di institusi TNI yang seharusnya mendapat jabatan-jabatan strategis malah tidak digunakan dan diberdayakan. Panglima TNI harusnya melihat tentang apa sebenarnya persoalan internal di TNI sehingga sulit sekali anak-anak Papua dipercayakan memimpin di institusi-institusi TNI,” ungkapnya.
Ia menambahkan, di Polda dan Kodam Kasuari Papua Barat pasca ditinggalkan oleh dua petinggi Papua yang dipercayakan sebagai panglima Kodam sampai dengan saat ini terjadi perubahan besar.
Menurutnya, tidak ada lagi orang Papua yang mendapat jabatan strategis di Kodam Kasuari dan sangat terlihat saat peringatan HUT Kodam Kasuari.
“Ini sangat disayangkan dan sangat tidak sesuai dengan arah dan kebijakan yang kita harapkan. Sebagai senator kami menilai ini yang tidak rasional. Oleh sebab itu bagi saya penerimaan prajurit TNI saya pikir sudah sangat cukup, stop anak-anak Papua sebagai prajurit yang sekarang dibutuhkan sebagai pemimpin. Sekarang dibutuhkan penerimaan anak-anak asli Papua di akademi-akademi baik itu Akademi Angkatan Darat maupun Akademi Angkatan Laut yang bernaung di bawah institusi TNI,” sambungnya. (Kds)
