BERITABUANA.CO, JAKARTA – Aktivis 98, Simson Simajuntak angkat bicara soal hak interpelasi yang ditanda tangani 33 Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PSI. Langkah ini ditempuh untuk memperjelas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian program balap mobil Formula E apabila terus dijalankan.
Kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/8/2021l, Simson mengatakan mendukung langkah ke 33 anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Simson setuju pendapat pengusul hak interpelasi yang menyebutkan dalam temuan LHP BPK, Formula E disebut berpotensi mengalami kerugian, sehingga perlu diperjelas maksud Formula E ingin tetap terselenggara di tahun 2022.
“Saya mendukung hak interpelasi karena konstitusional. Ini diatur di dalam UU MD3 tentang Fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap kebijakan kepala daerah yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat di daerah tersebut,” tegas Simson.
Seperti diketahui, rencana penyelenggaraan balap mobil Formula E di DKI Jakarta telah direncanakan sejak tahun 2020. Tapi menurut Simson hingga saat ini tidak jelas juntrungannya. Pada hal sambung Simson, Pemprov DKI dikabarkan telah menggelontorkan uang sebesar hingga Rp1 Triliun dari APBD DKI sebagai komitmen fee kepada pihak operational Formula E dan persiapan penyelenggaraannya.
Simson mengaku sejak lama telah menyoroti perihal gagalnya penyelenggaraan balapan Formula E DKI, bahkan beberapa kali telah mengingatkan dan sekaligus mendesak KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya dugaan penyelewengan pada persoalan dana komitmen fee balap Formula E yang gagal dilaksanakan di DKI.
“Kasus gagalnya penyelenggaraan Formula E ini adalah persoalan serius, mengingat dana komitmen fee yang disetorkan oleh pihak Pemrov DKI kepada pihak Formula E Operations adalah menggunakan uang rakyat DKI yang bersumber dari APBD,” katanya.
Kemudian tambah Simson, uang uang yang telah disetor itu sekarang tidak jelas juntrungannya, padahal semestinya uang sebesar itu saat sulit seperti ini sangat bermanfaat untuk digunakan di dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di DKI.
Terkait dengan ini, Simson yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) melihat, rakyat DKI terkesan dikibuli oleh pihak pemprov DKI. Masalahnya kata dia lagi, masyarakat sudah menyaksikan program balap mobil tingkat dunia bernama Formula E gagal terselenggara di DKI Jakarta.
Dia mendapat kabar, sampai saat ini pemprov DKI tidak berhasil menarik kembali uang yang sudah sempat disetorkan kepada pihak panitia, malah rakyat DKI di iming-iming lagi dengan janji bahwa balap Formula E di DKI akan diselenggarakan tahun depan.
Dikatakan Simson, menurut kalender Formula E, DKI tidak termasuk dalam kalender penyelenggaraan balapan tersebut di tahun 2022. Karena itulah dirinya mendukung penuh langkah politik yang sudah diajukan 33 anggota DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI.
“Saya berharap, ke 33 Anggota DPRD DKI itu tidak berhenti sampai di situ. Saya juga menyarankan DPRD DKI meneruskan persoalan ini ke langkah hukum dengan membawa kasus ini ke KPK, karena ada dugaan penyelewengan uang rakyat,” pungkas Simson. (Asim)
