BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk memastikan pemanfaatan dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 2022 dapat dioptimalkan guna pembangunan daerah. Menurutnya, apabila kinerja belanja daerah tidak mengalami perbaikan, maka pembangunan daerah yang diharapkan masyarakat bisa jauh dari harapan.
“Kami perhatian besar pada kebijakan TKDD. Pasti kita tidak ingin mengalokasikan anggaran TKDD yang direncanakan Rp770,4 Triliun tahun 2022, sebagian besar tersedot untuk biaya rutin,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/8/2021).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong pemerintah untuk menekankan transfer berbasis kontrak. Langkah ini, dapat meminimalisasi dana menganggur atau idle cash di daerah.
“Karena itu, pemerintah agar mulai mengubah penetapan belanja pada APBN 2022,” ujarnya seraya menekankan, perubahan itu harus berwujud belanja untuk pembangunan yang lebih besar daripada anggaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Dia menyarankan, pemerintah sudah harus mulai melakukan langkah afirmatif agar setidaknya 40 persen dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa dipersiapkan untuk program ketahanan pangan, khususnya yang ditopang oleh daerah, minimal dalam waktu tiga tahun ke depan.
“Langkah ini untuk menopang swasembada pangan dan kebutuhan pangan hewani,” ungkap Said. (Asim)
